SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan keseriusannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, ia mengaku telah melakukan inisiasi mewajibkan seluruh pejabatnya hingga eselon IV untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat mengajukan promosi.

”Jadi ketika Menteri PAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi) baru meminta agar eselon IV melaporkan LHKPN, Pemprov Jateng sudah melaksanakannya hingga 100 persen,” ungkap Ganjar usai audiensi dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo di Kantor Gubernur, Jumat (13/3).

Ganjar menjelaskan, penyerahan LHKPN merupakan kewajiban pejabat publik untuk mematuhi Undang-Undang. Jika hal tersebut bisa ditunjukkan secara transparan dan terbuka, maka dapat menjadi contoh bagi pejabat di bawahnya. Apalagi pihak pemprov telah melakukan MoU bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkannya secara terbuka. ”Transparan tidak harus telanjang. Publik juga harus memahami tidak semua harus dilaporkan secara detail,” imbuhnya.

Atas hal tersebut, dia menyatakan akan lebih serius melakukan pemeriksaan atas sejumlah daerah di Jawa Tengah yang dinilai masih tinggi tingkat korupsinya. Hal ini menyusul laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Jawa Tengah menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara pada semester pertama 2014. ”Kita akan cari sebagai bagian dari disiplin pelaporan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo mengatakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jateng merupakan contoh yang bagus bagi seorang pengelola negara. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewajiban pejabat publik dan harus dilakukan secara rutin. ”Setiap ada perubahan harus segera dilaporkan. Paling tidak satu tahun sekali,” ujarnya.

Hery menambahkan, sikap tersebut juga perlu dilakukan oleh pejabat publik lainnya. Sebagai pucuk pimpinan, diharapkan dapat mendelegasikan kepada pejabat di bawahnya untuk melaporkan semua harta kekayaan sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. ”Juga ditempelkan di tempat-tempat tertentu,” imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar secara simbolis menunjukkan poster LHKPN miliknya untuk periode 11 Maret 2013–4 Juli 2014 di depan ruang kerja kantor gubernur. Dalam poster tersebut tercantum total harta kekayaan orang nomor satu di Jateng itu mencapai Rp 3.793.595.572 dari sebelumnya Rp 3.072.281.529. Dengan rincian, harta tidak bergerak Rp 1.044.185.000 dan harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya Rp 874.775.000, harta bergerak lainnya Rp 229.361.750. Giro dan setara kas lainnya Rp 1.635.664.922, dan piutang dalam bentuk pinjaman Rp 9.809.000. (fai/ric/ce1)