Plafon Anggaran Pilkada Rp 17,7 M

180

KAJEN-Anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan Desember 2015, akhirnya diplafon sebesar Rp 17,7 miliar dari APBD Kabupaten Pekalongan dengan mekanisme mendahului anggaran. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan sebelumnya mengajukan sebesar Rp 20 miliar.

Koordinator Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, mengatakan bahwa setelah pihaknya melakukan optimalisasi anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Pekalongan, anggaran Pilkada menjadi Rp 17,7 miliar. “Itu anggaran perencanaannya. Hasil optimalisasi itu, kemudian diajukan ke Jakarta,” terangnya kepada Radar Semarang, Kamis (12/3).

Pemkab Pekalongan dan DPRD, Kamis (12/3) kemarin, sedang melakukan konsultasi atau studi banding ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Terkait sumber pendanaan Pilkada, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran dengan nomor 900/1196/SD, tertanggal 9 Maret 2015. “Hasilnya belum tahu. Hari ini (kemarin, red), Pemkab dan legislatif ke Jakarta terkait pembiayaan Pilkada. Ketua KPU juga ikut,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), pihaknya mengaku belum mendapatkan data tersebut. Baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Sampai saat ini belum ada data valid pemilih. Yakni data yang diregristrasi Mendagri. Sementara kami menggunakan data Pilpres 2014 yakni sebanyak 712.402 pemilih,” kata Abi.

Selain itu, tahapan pelaksanaan Pilkada juga belum turun. Ditambahkannya, KPU Kabupaten Pekalongan masih menunggu aturan tersebut dari KPU Pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya masih berada di Jakarta. Dikatakannya, telah terdapat Surat Edaran dari Mendagri terkait Pembiayaan Pilkada. “Sudah ada edaran Mendagri. Anggaran Pilkada menggunakan pembelanjaan mendahului anggaran APBD,” ujarnya.

Terkait pos dana kegiatan yang digunakan untuk Pilkada, kata Hindun, masih perlu pembahasan lebih lanjut. Namun, Pilkada 2015 bakal dilaksanakan sesuai undang-undang. “Kalau itu perintah, kami siap. Yang penting saat ini, kesiapan KPU. Aturan tahapan juga belum turun dari PKPU,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Amat Antono mengatakan, anggaran Pilkada 2015 masih dicermati. “Di APBD memang belum dianggarkan untuk Pilkada. Sesuai undang-undang dana Pilkada dari APBD didukung APBN. Oleh karena itu, pihaknya melakukan konsultasi ke tingkat pusat. Kami berharap, pelaksanaan Pilkada tetap berjalan dan tidak meninggalkan masalah terutama soal uang,” imbuhnya. (hil/ida)