Prof. Fathur Rokhman. (DOK/RASE)
Prof. Fathur Rokhman. (DOK/RASE)
Prof. Fathur Rokhman. (DOK/RASE)

SEKARAN – Pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) yang hanya digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan masih dipandang sebelah mata. Terlebih, belum terdistribusinya Prosedur Operasi Standar (POS) dalam pelaksaan Ujian Nasional (Unas) ke sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan terkait.

Menurut Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman ketika ditemui Radar Semarang, Kamis (12/3), Fathur mengatakan unas yang tidak digunakan sebagai patokan utama dalam kelulusan siswa kini kerap dipandang sebelah mata.

”Dengan demikian siswa tidak begitu memandang unas itu merupakan sesuatu hal yang penting. Karena tidak berdampak langsung terhadap penilaian hasil pembelajaran siswa. Seolah antara hasil belajar dan unas itu terpisah. Ini seharusnya menjadi catatan untuk Menteri Pendidikan Dasar Menengah,” ujar Fathur.

Pendidikan di Indonesia merupakan sebuah sistem. Sedangkan unas sebagai salah satu sistem, lanjut Fathur, dan pelaksanaan ujian itu terangkai dengan sistem-sistem lain, antara lain sistem pengelolaan manajemen pelaksanaan di dinas pendidikan, sistem di sekolah, kesiapan penyelenggaraan.

”Sehingga sistem-sistem itu harus diatur dengan panduan yang jelas. Pada kenyataannya sekarang ini panduan teknis itu juga tak kunjung jelas dan belum sampai ke bawah. Ini menjadi satu kendala dalam peningkatan mutu pendidikan,” kata Fathur.

Menurutnya pelaksanaan unas tidak diperlukan lagi, hal tersebut dikarenakan unas hanya dilihat menjadi sesuatu hal yang tidak penting karena hanya digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan. Jika pemerintah ingin melakukan pemetaan mutu pendidikan, itu tidak melalui unas, namun melalui satu instrumen pemetaan. ”Jadi yang dipetakan itu bukan hanya siswanya. Karena menilai kemampuan siswa melalui 50 soal unas itu tidak bisa mencerminkan peta mutu pendidikan di suatu daerah. Itu hanya salah satu variabel dari variabel kemampuan peserta didik. Dari guru juga tidak bisa. Dari sarana dan prasarana, juga tidak bisa,” katanya.

Dijelaskan Fathur, jika pemerintah mau melakukan pemetaan mutu pendidikan, harus dilakukan dengan pemetaan secara keseluruhan. Sehingga diketahui secara jelas, peta pendidikan Indonesia sekarang itu menuju ke arah mana. ”Ada standar nasional pendidikan itu seharusnya juga digunakan, apakah sudah memenuhi standar. Kemudian diversifikasi antardaerah satu dengan daerah lain itu juga harus dilakukan. Nanti juga diversifikasi antara desa dan kota, dan diversifikasi kebutuhan guru. Sehingga pengembangan mutu pendidikan itu tidak parsial,” lanjutnya.

Sementara itu Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Sutarto mengakui jika hingga kini POS unas belum terdistribusikan dari pemerintah pusat. Namun begitu, pihaknya tetap optimis jika pelaksanaan unas tahun ini tidak akan menemui kendala. ”POS unas yang ditandatangani oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) kami belum pegang. Sampai dengan Rabu (11/3) sore, saya mencari di internet juga belum dapat. Secara substansi draf POS unas sudah final. Dalam persiapan unas ini, dengan adanya draf POS sudah bisa kita gunakan pegangan,” pungkas Sutarto. (ewb/zal/ce1)