Desak Reklamasi Segera Dilakukan

126
KLARIFIKASI: Komisi D DPRD Jateng saat melakukan pertemuan dengan perwakilan PT SMP, Kades Clering dan pekerja tambang kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
KLARIFIKASI: Komisi D DPRD Jateng saat melakukan pertemuan dengan perwakilan PT SMP, Kades Clering dan pekerja tambang kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
KLARIFIKASI: Komisi D DPRD Jateng saat melakukan pertemuan dengan perwakilan PT SMP, Kades Clering dan pekerja tambang kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

JEPARA – Komisi D DPRD Jateng mendesak PT Semarang Mineral Pembangunan (SMP) segera melakukan kewajiban terkait penataan lingkungan menjelang habisnya masa kontrak penambangan pada Mei 2015 ini. Penambangan batu putih yang dilakukan PT SMP di Gunung Raga, Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara diprotes sejumlah warga setempat karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial.

Hal tersebut ditegaskan dalam tinjauan Komisi D di lokasi penambangan, Kamis (12/3). Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso yang memimpin tinjauan mengatakan kewajiban utama PT SMP adalah melakukan reklamasi atas beberapa lubang yang dihasilkan di lahan penambangan.“”Kewajiban reklamasi harus dilakukan karena kontrak PT SMP akan habis pada Mei mendatang. Setelah itu akan dibuka tender lagi untuk operator penambangan di lahan milik pemprov ini,” katanya.

Tinjauan dewan kemarin diterima oleh Perwakilan PT SMP Andi Tirtana, Kades Clering Ali Mahmudi, dan sejumlah warga yang menjadi pekerja tambang.

Kedatangan Komisi D tersebut menindaklanjuti pengaduan warga Desa Clering beberapa waktu lalu. Mereka menganggap penambangan yang dilakukan PT SMP tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Banyak lubang besar yang menjadi kubangan saat hujan. Penambangan juga menyebabkan aliran sungai terhambat dan membuat banjir. Di musim kemarau truk pengangkut hasil tambang juga membuat debu beterbangan.

Hadi mengatakan kontrak penambangan dilakukan PT SMP dengan pemprov yang diwakili Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 1995. Kontrak di lahan milik pemprov diteken selama 20 tahun hingga Mei 2015 ini. Namun pada praktiknya, PT SMP baru bisa melakukan eksplorasi pada 2007 karena terus berkonflik dengan masyarakat. ”Kewajiban reklamasi termasuk dalam surat izin proses penambangan. Ada bank garansi yang diberikan PT SMP ke Dinas ESDM sebagai jaminan melakukan reklamasi,” katanya. Dia berharap PT SMP beriktikad baik melakukan reklamasi.

Hadi juga mengingatkan PT SMP untuk memberikan kewajiban sosial kepada masyarakat. Sebab sebentar lagi Jateng akan memiliki perda tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

Anggota Komisi D DPRD Jateng Asip Kholbihi menambahkan dari laporan yang masuk ke pihaknya, secara umum warga Clering keberatan dengan eksplorasi yang dilakukan. Kedatangan dewan lanjutnya untuk melakukan klarifikasi terkait aduan warga. ”Warga juga keberatan kalau dalam tahapan berikutnya PT SMP mengelola eksplorasi kembali,” imbuhnya. Dari pengaduan dan tinjauan yang dilakukan, Komisi D akan memberi catatan ke pemprov terkait PT SMP.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun mengatakan warga meminta agar PT SMP di-blacklist. Sebab aktivitas mereka lebih banyak merugikan. ”Jika memang seperti itu, kami minta pemprov memenuhi permintaan masyarakat,” kata politisi dari PDIP itu.

Menanggapi hal itu, Andi Tirtana mengklaim kewajiban sosial sudah diberikan semua kepada masyarakat. ”Silakan dewan mendengar dari warga biar berimbang. Kami juga sudah membantu lingkungan, yayasan, dan anak asuh. Dimintai bantuan apa pun kami juga tak pernah menolak,” paparnya.

Kades Clering Ali Mahmudi menambahkan sejumlah bantuan yang diberikan PT SMP ke warga di antaranya bantuan anak asuh untuk sekolah sebesar Rp 650 ribu per anak per bulan. ”Surat perjanjian untuk 7 sekolah sudah dibuat. Dana bantuannya diberi ke kepala sekolah,” paparnya.

Selain itu ada kontribusi untuk desa sebesar Rp 3.000 per dump truk dan Rp 1.000 untuk portal. Juga bantuan untuk Yayasan Nurul Huda sebesar Rp 509 ribu per bulan.
Terkait lubang besar yang dihasilkan menurutnya perlu diteliti dulu apakah penyebabnya eksplorasi oleh PT SMP atau bukan. (ric/zal/ce1)