Sudaryanto - Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda) Jateng. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Sudaryanto - Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda) Jateng. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Sudaryanto – Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda) Jateng. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Wacana perubahan jam kerja dari lima hari menjadi enam hari dan perubahan penggunaan pakaian dinas bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Tengah masih terus bergulir. Sejumlah pegawai berharap wacana tersebut tidak berakhir menjadi sebuah kebijakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Tengah Sudaryanto menegaskan bahwa wacana tersebut tidaklah benar. Menurutnya, sampai saat ini belum ada aturan terbaru yang mengatur perubahan jam kerja dan penggunaan pakaian dinas dari pemerintah pusat. ”Saya juga kaget ketika kemudian banyak PNS membicarakan hal tersebut,” ujarnya, Kamis (12/3).

Sudaryanto menjelaskan, saat ini sama sekali belum ada pembahasan terkait rencana perubahan jam kerja dan pakaian dinas tersebut. Artinya, saat ini masih berpedoman dengan keputusan Presiden RI Nomor 68/1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

”Dari dasar penetapan tersebut kemudian diatur melalui Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 2000 Nomor 061.2/2175/SJ perihal persetujuan lima hari kerja instansi pemerintah di lingkungan provinsi Jawa Tengah. Kemudian diikuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 22/2000 dan instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/76/2000,” bebernya.

Dijelaskan, pelaksanaan lima hari kerja dengan ketentuan Senin-Kamis antara pukul 07-15.30 dan Jumat antara pukul 07.00-11.00. Pengecualian bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, pemadam kebakaran, dan sebagainya. ”Selain itu, tetap lima hari kerja,” tandas Sudaryanto.

Sementara untuk penggunaan pakaian dinas, lanjut Sudaryanto, masih sama dengan aturan yang lama. Yaitu Senin menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki, Selasa (PDH Lurik) dan Rabu-Jumat (PDH Batik). Menurutnya penggunaan PDH Batik dan Lurik khas Jawa Tengah dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat Jawa Tengah dan menjaga serta melestarikan budaya asli Indonesia.

”Perubahan jam hari kerja itu berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Jadi tidak serta-merta dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jika memang nanti ada instruksi dari pusat, tentu sebelumnya kita sampaikan kepada seluruh SKPD di lingkungan pemprov,” tandasnya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu sempat beredar wacana jika Pemprov Jateng berencana memberlakukan enam hari kerja bagi PNS di lingkungan kerjanya. Tidak hanya itu, soal seragam pun bakal ditentukan. Senin menggunakan seragam putih-hitam Selasa (lurik), Rabu (batik), Kamis (pakaian adat/tradisional), Jumat (pakaian olahraga dan batik), dan Sabtu (baju Pramuka). Wacana tersebut muncul seiring adanya kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jateng. (fai/zal/ce1)