Pembelokan Sungai, Pelanggaran Berat

182
SIDAK: Komisi C DPRD Kota Semarang saat mendatangi lokasi pembelokan Kali Tenggang di Kalicari kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)
SIDAK: Komisi C DPRD Kota Semarang saat mendatangi lokasi pembelokan Kali Tenggang di Kalicari kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)
SIDAK: Komisi C DPRD Kota Semarang saat mendatangi lokasi pembelokan Kali Tenggang di Kalicari kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)

KALICARI – Komisi C DPRD Kota Semarang mendesak supaya aliran Kali Tenggang yang dibelokkan segera dikembalikan seperti semula. Dewan juga akan memanggil pihak terkait dan memberikan batas toleransi hingga 3 bulan agar aliran dikembalikan.

”Kalau ada iktikad baik akan kita berikan batas waktu toleransi 2-3 bulan untuk dikembalikan seperti semula. Tapi kalau tidak ada iktikad baik, akan kita lanjutkan. Satu hari saja pakai alat, pekerjaan ini bisa kelar,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, saat sidak di aliran Kali Tenggang, Kalicari, Rabu (11/3).

Dia mengatakan, pembelokan aliran sungai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut tanpa adanya izin, dan tidak disertai sosialisasi kepada warga setempat. Bahkan, pembelokan tersebut sudah sangat parah. Akibatnya, pembelokan aliran sungai mengundang permasalahan warga.

”Aliran sungai ini semula lurus. Tapi dibelokkan oleh pihak pembangun tanpa surat izin, dan tidak ada sosialisasi kepada warga. Jadi, sebenarnya ini dua wilayah. Sisi barat ikut Kelurahan Kalicari dan sisi timur ikut Kelurahan Palebon. Tapi dijadikan satu dengan dihalalkan segala cara biar tanah ini menjadi satu di Kelurahan Palebon. Saya kira ini ada unsur kesengajaan, dan sanksinya sangat berat,” terangnya.

Diakuinya, dalam waktu dekat, Komisi C akan memanggil pihak pembangun yang telah membelokkan aliran Kali Tenggang tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mengundang dinas terkait serta lurah, camat, dan perwakilan warga. Hal ini dilakukan untuk mendapat kejelasan terkait permasalahan tersebut.

”Kalau pemiliknya saya kurang tahu. Kami juga akan memanggil warga, PSDA, Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang yang mengeluarkan Keterangan Rencana Kota (KRK). Sehingga duduk permasalahan menjadi jelas. Dari pihak pembangun hanya memiliki KRK saja. Tapi tidak memiliki izin untuk pembelokan sungai ini. DTKP juga tidak berani mengeluarkan izin pembangunan ini. Sehingga dihentikan,” katanya.

Dijelaskan, sepanjang aliran sungai tidak diperbolehkan untuk adanya bangunan. Bahkan, pada pinggiran atau bibir sungai harus terdapat jalan inspeksi dengan lebar sesuai sungai tersebut. Menurutnya, pada Kali Tenggang harus ada jalan inspeksi selebar masing-masing sisi 3 meter.

”Padahal sepadan sungai kan harus tidak ada bangunan. Lihat saja bangunan hotel sebelah sungai ini masih menyisakan lahan untuk parkiran. Itu pun kosong dan tidak digunakan. Karena izin itu hanya bisa dikeluarkan sepanjang sungai itu memenuhi syarat,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, pembelokan aliran Kali Tenggang sangat berdampak terhadap lingkungan warga sekitar. Selain itu, pembelokan tersebut juga dinilai merupakan perusakan lingkungan. Sehingga pihaknya sangat menekankan kepada pihak terkait yang melakukan pembelokan untuk segera mengembalikan seperti semula.

”Ini namanya perusakan lingkungan dan berdampak ke mana-mana. Arus air jadi terhambat, debit air tidak bisa dikendalikan serta luapan akan terjadi. Kalau seperti ini kan masyarakat yang menanggung risikonya akibat dari segelintir orang. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

Anggota Komis C DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengatakan, sungai yang dibelokkan dari pihak pembangun sepanjang 65,9 meter. Bahkan, dari total lahan yang dirugikan untuk kepentingan pribadi ini mencapai luas 300 meter persegi.
”Mencaplok 7 x 65,9 meter persegi. Kalau dihitung harga di sini Rp 5 juta per meter persegi bisa mencapai Rp 2,5 milliar,” katanya. (mha/aro/ce1)