BALAI KOTA – Pemkot Semarang optimistis bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan pembangunan Trans Studio di lahan Wonderia. Dari hasil pertemuan Selasa (10/3) malam lalu di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), antara Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan para seniman dan budayawan, pemkot akan mengajak perwakilan seniman dan PT Trans Retail Property, duduk bersama mencari solusi terbaik.

”Pada prinsipnya pemerintah kota tidak akan gegabah dan akan merangkul komunitas kesenian dan tokoh masyarakat di kompleks TBRS seperti Dewan Kesenian Kota Semarang (Dekase). Kami akan duduk bersama (seniman, PT Trans, dan pemkot) membicarakan rencana ini,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi usai pertemuan di TBRS, Selasa (10/3) malam.

Hendi –sapaan akrab Hendrar Prihadi— mengaku sebenarnya tidak mau mengurus TBRS yang sudah mengakar sejak puluhan tahun silam. Namun ia tidak menyangka jika isu pendirian Trans Studio bisa menuai protes yang sedemikian hebatnya. Padahal belum ada sosialisasi resmi, apakah yang dipakai hanya lahan Taman Hiburan Wonderia saja, atau masuk ke TBRS.

”Soalnya, kami menyebut Wonderia itu berdiri di lahan TBRS. Jadi ketika ada berita mengenai Trans Studio yang akan didirkan di TBRS, semua tahunya ya TBRS ini. Jadi ada semacam miss-komunikasi. Mungkin ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengadu domba ketika tahu saya akan maju lagi di pilwalkot mendatang,” ujarnya.

Agar semuanya clear, Hendi berencana mengundang pihak Trans Studio untuk memberikan presentasi kepada perwakilan penghuni TBRS atau Dekase. Akan ada gambaran site plan, apakah yang dipakai seluruh areal TBRS, hanya Wonderia, atau memakan sedikit lahan TBRS.

”Yang pasti, kami juga ingin adanya kepastian teritorial yang jelas. Jika memang harus masuk ke ranah TBRS, harus ada sesuatu yang bisa menguntungkan para seniman. Proses akan tetap berjalan tapi sementara dari segi komuniasi,” ujarnya.

Pemkot Semarang juga telah menyiapkan langkah konkret untuk merealisasikan pembangunan Trans Studio. Salah satunya melakukan take over kerja sama dengan PT Smart selaku pengelola Wonderia atau pihak penyewa aset lahan pemkot.
Diketahui, kontrak kerja sama penyewaan lahan seharusnya berakhir sampai 2027 atau selama 25 tahun. Dimulai dari 2002, dengan nilai sewa Rp 265 juta per tahun.

Menurut Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, take over atau pemutusan kontrak kerja sama dengan kompensasi memang bisa dilakukan. Hal itu sesuai dengan isi perjanjian awal saat penandatanganan kontrak kerja sama 2002 lalu.

”Di MoU-nya ada. Pemutusan hubungan itu bisa dilakukan. Ini yang sedang kita jajaki,” terang Hernowo kepada Radar Semarang, kemarin (11/3).

Sebagai langkah awal, pihaknya akan bertemu dengan pihak Wonderia dalam hal ini PT Smart, untuk membicarakan pemutusan kontrak. Tidak hanya pemkot, namun pihak PT Trans Retail Property juga akan diajak bertemu dengan pengelola Wonderia.
”Memang dulu kita sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Wonderia, namun ini nanti akan kita tindaklanjuti lagi. Tiga pihak ini, yakni pemkot, PT Trans, dan pihak Wonderia, juga harus bertemu,” katanya.

Rencananya, pembangunan Trans Studio membutuhkan lahan sekitar 10 hektare. Sementara luasan lahan Wonderia-TBRS hanya 8,9 hektare. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan mencari lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan Trans Studio. Namun hingga sejauh ini belum sampai ke tahap itu.

”Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan pihak Trans untuk merumuskan langkah-langkah yang telah disepakati. Salah satunya menyelesaikan akuisisi lahan dari Wonderia. Karena dalam MoU kita (Jumat, 6 Maret lalu, Red) yang harus segera diselesaikan adalah masalah kontrak dengan Wonderia,” terang Hernowo.

Setelah masalah lahan selesai, kata dia, pemkot dan PT Trans akan merumuskan tahapan sesuai dengan peraturan yang ada. ”Setelah itu baru bicara masalah teknis, site plan, DED (Detail Engineering Design), dan sebagainya,” imbuh Hernowo.

Terpisah, anggota DPRD Kota Semarang Suharsono, pada prinsipnya mendukung langkah pemkot bekerja sama dengan PT Trans membangun Trans Studio di Kota Semarang. Tidak dimungkiri keberadaan wahana permainan modern tersebut nantinya dapat mendongkrak perekonomian di Kota Semarang, khususnya dari segi pariwisataan. Hanya saja, politisi dari PKS ini menyayangkan, dalam penandatanganan MoU, dewan tidak diajak bicara atau dimintai persetujuan.

TBRS Wajib Berbenah Diri
Pembangunan Trans Studio di lahan Wonderia dan TBRS terus menuai pro dan kontra. Meski masing-masing pihak punya alasan yang masuk akal, namun keputusan harus segera diambil.

Mas Ton, pentolan Teater Lingkar mengganggap TBRS saat ini kurang layak disebut sebagai taman budaya, lantaran kegiatan seni dan budaya jarang digelar. ”Seharusnya TBRS adalah kantong budaya untuk tempat berekspresi. Tapi apa yang sudah dilakukan di sini? Memang ada pertunjukan wayang orang. Namanya Ngesti Pandowo tapi digelar seminggu sekali. Atau wayangan setiap malam Jumat Kliwon dan Senin Pahing,” kata Mas Ton saat dialog antara seniman, budayawan, dan Wali Kota Hendrar Prihadi di TBRS.

Dia memang tidak setuju jika TBRS dilenyapkan. Tapi dia berharap, ada perubahan di taman budaya satu-satunya milik warga Kota Semarang ini. Jika terbukti berguna, ada yang patut diperjuangkan. ”Kita memang butuh tempat berkesenian dan budaya. Seperti lagu kebangsaan, ’bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’. Artinya, jiwa ini harus dibangun lewat budaya,” katanya mengutip lagu ’Indonesia Raya’.

Senada dengan Didi Nini Thowok. Seniman asal Temanggung itu ingin fungsi TBRS dioptimalkan. Manajerial harus dirombak agar memper dijual. Seperti menyuguhkan penerangan yang layak, gedung kedap suara, dan lain sebagainya.

”Harus banyak berbenah agar bisa menjadi daya jual untuk wisatawan. Mari belajar dari Jepang. Meski negaranya mengutamakan kemajuan teknologi, mereka tetap mengutamakan seniman. Membangun teater dan panggung kesenian yang megah hingga daerah-daerah terpencil,” cetusnya.

Budayawan Jawahir Muhammad setuju jika TBRS harus berbenah diri. Selama penghuni TBRS yang diwakili Dekase belum ada sinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, tidak akan ada perubahan. Kurangnya sinergi dalam mengurus manajemen ini yang membuat TBRS justru menjadi tempat yang kurang layak disebut taman budaya.

”Taman budaya itu seharusnya bisa memberikan wahana, bukan untuk berkesenian saja, tapi juga kebudayaan. Ada tujuh aspek wajib yang harus dimiliki sebuah taman budaya. Dari tradisi, seni, bahasa, hiburan, hingga museum. Ya, museum budaya memang harus ada. Jadi wisatawan bisa melihat dan belajar cara membatik, main gamelan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa ada gedung pertunjukan khusus film,” ungkapnya.

Pihaknya justru berharap TBRS tidak hanya dikelola pemerintah saja. Sebaiknya ada campur tangan dari pihak swasta dengan otoritas yang transparan. Jawahir mencontohkan suksesnya Taman Ismail Marzuki Jakarta.

”Jika memang Semarang belum bisa, berarti tergantung senimannya. Sebenarnya seni itu kan tidak dibatasi ruang. Tidak ada batasan fisik. Apalagi ini eranya digital. Bisa diunggah di Youtube, Facebook, Twitter, dan media sosial lain. Sekarang ini yang seharusnya bermain adalah konsep dan ide. Jika mindset-nya sudah seperti itu, ruang tidak akan menjadi kendala,” jelasnya.

Sementara Anton Sudibyo, seniman yang juga jurnalis menyatakan menolak tanpa syarat jika nantinya pembangunan Trans Studio ditempatkan di lingkungan TBRS. Menurutnya, TBRS merupakan are publik dan tempat berkumpulnya para seniman dan warga.

”Kami dan warga seniman Kota Semarang menolak tanpa syarat. TBRS merupakan ruang publik. Mereka yang datang di tempat ini tidak ada yang membatasi. Kapan pun tidak akan tertutup. Bahkan jumlah ruang publik masih sangat kurang,” ungkapnya.

Di sisi lain, seniman Yoyok Bambang Priyambodo menuturkan, Semarang butuh desainer dan insinyur taman budaya. Harus ada yang benar-benar kompeten menggarapnya. Kalau perlu, studi banding ke Surakarta, Bandung, atau taman budaya lain.

”Gedung kesenian harus representatif. Membentuk forum komunikasi agaknya penting. Harus ada perwakilan dari pemerintah, budayawan, dan seniman yang tahu tata kota, peraturan pemerintah, serta kebutuhan seniman. Jangka pendek dan panjang harus mengerti betul. Yang penting kejelasan mau diarahkan ke mana taman budaya kita,” tegasnya.

Mantan Ketua Dewan Kesenian Semarang (Dekase) Marco Manadi mengakui, TBRS memang belum optimal. Perkembangannya selalu terbentur dengan anggaran dan pemakaian gedung. Kadang jadwal manggung seniman harus digeser karena diserobot acara pernikahan.

”Bukannya menyalahkan pengelola, tapi memang setiap tahun, TBRS ditargetkan ada kontribusi. Tahun ini saja sampai Rp 150 juta. Jadi mau tidak mau, harus rajin menyewakan gedung. Sebaiknya seniman diberikan otomomi ruang khsus untuk berekspresi,” harapnya.

Sebagai pelaku seni dan budaya muda, pentolan Hysteria, Akhmad Khodirin atau yang akrab disapa Adin coba memberi masukan. Pengurus TBRS harus bisa memetakan mana pertunjukan yang ditangani event organizer (EO) atau tidak.

”Kalau semua yang mau memakai gedung untuk pertunjukan, ya susah. Mending memilih tempat lain yang lebih bagus. Jadi, harus jeli. EO memang pantas ditarik dana untuk sewa gedung, tapi kalau komunitas, alangkah baiknya kalau digratiskan. Nanti akan ada subisidi silang untuk menutup target pemasukan,” ungkapnya.

Warga Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo mengusulkan ada perwakilan beberapa seniman untuk duduk bersama mengambil keputusan. ”Saya tidak pernah yakin wali kota memberangus TBRS ini. Bagaimana kalau ada investor yang mau masuk, ditolak dengan alasan yang tanpa terstruktur. Ini saya pikir terlalu berlebihan kalau Wali Kota Semarang memberangus. Karena itu, kita bisa duduk bersama untuk membahasnya dengan kepala dingin,” ujarnya. (zal/amh/mha/aro/ce1)