AMPI Jateng: Legitimasi Partai Golkar Belum Final

37982
SOLID: Ketua Umum AMPI Jateng Aminullah Yunus (kedua dari kanan) saat menyatakan sikapnya atas dualisme kepengurungan di tubuh partai Golkar. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang merupakan sayap dari Partai Golongan Karya (Golkar), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Tengah menyatakan sikapnya dengan mendukung kubu yang memperoleh legitimasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Meski begitu, mereka juga mengingatkan bahwa legitimasi tersebut belum final karena dari kubu yang lain masih dalam proses pengajuan gugatan di pengadilan.

”Kemarin, Menteri Hukum dan HAM menyatakan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah. Sebagai produk hukum, kami tetap akui dan hormati bahwa SK (Surat Keputusan) itu sesuatu yang sah. Akan tetapi secara fakta politik, kubu ARB (Aburizal Bakrie) masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri,” ungkap Ketua Umum AMPI Jateng Aminullah Yunus kepada Radar Semarang, kemarin.

Aminullah menjelaskan, berdasarkan undang-undang politik di partainya, ketika terjadi konflik maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melalui Mahkamah Partai (MP). Hasil dari keputusan MP, diketahui dua hakim menyatakan bahwa Munas Ancol (Agung Laksono) lebih demokratis daripada Munas Bali (ARB). Sementara dua hakim lainnya tidak memberikan keputusan hingga akhirnya dibawa ke Kemenkumham. ”Oleh Kemenkumham, kubu Agung Laksono dinyatakan sah dengan Surat Keputusan Menteri No M.HH.AH.11.03-26,” imbuh Mantan Wakil Ketua KNPI Jateng itu.

Atas hal tersebut, lanjut Aminullah, sementara ini secara legalitas administrasi kepengurusan partai Golkar dipegang oleh kubu Agung Laksono. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa persoalan yang utama di partai politik bukan hanya sekedar legalitas. Akan tetapi pengakuan terhadap eksistensi di masyarakat jauh lebih penting. ”Oleh karena itu, kami minta kepada DPP Partai yang disahkan untuk segera menata kembali dan mengukuhkan ekstensi partai di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Disinggung posisi partai apakah tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih pasca putusan Kemenkumham, Aminullah menegaskan bahwa partai Golkar bisa saja menyatakan keluar. Namun, hal itu bukan berarti otomatis bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ”Kami menyebutnya mitra strategis pemerintah. Kalau program pemerintah itu baik, akan kami dukung. Namun sebaliknya jika kebijakan itu tidak prorakyat, kami akan selalu bersikap kritis,” tandasnya.

Seperti diketahui, dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar memasuki babak akhir. Selasa (10/3) lalu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan kubu Agung Laksono sesuai hasil munas di Ancol sebagai pengurus Golkar yang sah. Atas keputusan tersebut, Menkum HAM meminta DPP Golkar yang sah untuk segera membentuk kepengurusan Golkar secepatnya demi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhir 2015 mendatang. (fai/zal/ce1)

Silakan beri komentar.