TOLAK PJS : Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
TOLAK PJS : Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
TOLAK PJS : Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

DEMAK – Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur, kemarin, melakukan aksi unjukrasa di DPRD Demak. Mereka datang berduyun-duyun dengan menaiki truk bak terbuka. Sembari membentangkan berbagai macam poster, mereka menolak mantan Kades Banjarejo Ali Nur Siswanto sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala desa setempat.

Semula, Ali mendapatkan dukungan 6 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 3 anggota lainnya menolak. Tapi karena gejolak, posisi Ali Nur hingga kini belum bisa diberikan surat keputusan (SK) dari Pemkab Demak. Sebab, yang bersangkutan masih menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Ada yang pro dan kontra. Karena itu, warga mendesak Pemkab Demak dan Camat Guntur untuk membentuk Pjs kades dari unsur PNS yang berasal dari luar desa tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas pemerintah desa.

Tokoh masyarakat Desa Banjarejo, Purnomo mengatakan, warga menolak Ali Nur karena selama memimpin diduga banyak kekurangan termasuk soal administrasi desa. Masalah lain adalah keberadaan tower air pamsimas yang pengelolaannya diduga tidak jelas. Harga air yang disalurkan ke warga mencapai Rp 2.500 permeterkubik dengan 1.500 nasabah atau pelanggan. Akhirnya, tower dipindahkan ke masjid setempat. “Kami ingin Pjs kades dari kecamatan atau kabupaten saja,” katanya.

Wakil Ketua BPD Banjarejo, Slamet Priyono mengungkapkan, sebelum proses penunjukan Pjs Kades Ali Nur dilakukan, sebagian anggota BPD telah meminta supaya diberi kesempatan untuk mengusulkan nama yang lain. Namun, peluang itu tidak diberikan sehingga akhirnya terjadi gejolak. “Kami sebelumnya ingin menggali siapa nama lain yang cocok untuk menjabat Pjs. Tapi, ternyata tidak diberi kesempatan,”jelas Slamet saat ditemui Ketua Komisi A Sunari, Kabag Hukum Ridhodin dan Kabag Pemerintahan Umum Setda Demak, Edy Suntoro, kemarin.

Menurut Slamet, sebagian besar anggota BPD tidak aspiratif. Kabag Hukum, Ridhodin mengatakan, dalam proses penentuan Pjs telah diatur dengan jelas dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007. Yaitu, pengusulan Pjs kades dilakukan camat namun tidak serta merta camat menetapkannya. Sebab, semuanya harus sesuai aspirasi masyarakat atau melalui mekanisme musyawarah mufakat. “Pjs kades ini hanya menjabat selama 6 bulan saja sehingga tidak harga mati. Kalau dalam perjalanan tidak sesuai aspirasi warga bisa dicopot,”katanya.

Ridhodin menambahkan, sejauh ini masih banyak Pjs yang penetapan SK nya ditunda. Sebab, untuk memberikan SK masih perlu dikroscek dulu data-datanya, apakah ada masalah atau tidak.

Kabag Pemerintah Umum, Edy Suntoro menegaskan, untuk menentukan Pjs kades harus memenuhi tiga unsur atau mekanisme yang dilalui. Yakni, camat mengusulkan, sesuai aspirasi masyarakat dan BPD mengusulkan. “Karena itu, meskipun warga meminta ditetapkan Pjs dari PNS, BPD tetap harus mengusulkan. Yang diusulkan pun harus memenuhi unsur; mau, mampu dan bisa diterima,”katanya.

Edy menambahkan, masalah yang terjadi di Desa Banjarejo semula hanya soal kecil namun dibesarkan. Ada tiga kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Yaitu, yang pro dengan mantan kades, masyarakat yang tidak setuju dengan mantan kades dan masyarakat yang bersikap tengah-tengah.

Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari mengatakan, aspirasi warga Banjarejo tersebut diterima, namun tidak berarti semua pendapat yang disampaikan warga tersebut benar. “Karenanya, kita perlu juga meminta keterangan dari pihak lain termasuk mantan kades dan BPD lainnya. Kita tidak bisa sepihak. Jangan sampai ketidaksukaan terhadap seseorang justru menghambat keinginan seseorang tersebut. Semua harus dipastikan dulu kebenarannya atau butuh kepastian hukum,”kata Sunari asal Fraksi Golkar ini. (hib/fth)