Tiga Siswa MI Diganjal OSN Provinsi

155

UNGARAN-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setingkat sekolah dasar (SD), merasa terdiskriminasi. Pasalnya, siswa didiknya yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten Semarang, tidak bisa mengikuti OSN tingkat Provinsi Jateng.

Ada tiga MI yang berhasil menjuarai OSN, namun gagal maju ke tingkat Provinsi Jateng. Adalah MI Al Bidayah, Desa Candi, Kecamatan Bandungan yang berhasil menjadi juara pertama mata pelajaran (mapel) matematika, MI Wonokasihan Jambu juara pertama mapel IPA. Selain itu MI Kalirejo, Ungaran Timur juara ketiga mata pelajaran IPA. Penyelenggara penjaringan OSN di Kabupaten Semarang adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Semarang, beralasan bahwa aturan OSN dibuat oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar bahwa OSN tingkat provinsi hanya untuk sekolah dasar (SD) bukan MI.

Kepala MI, Al Bidayah, Kholid Mawardi mengatakan, OSN digelar 24 Pebruari 2015 di UPTD Tuntang yang diikuti perwakilan SD/MI se-Kabupaten Semarang dan MI Al Bidayah meraih juara dalam mata pelajaran Matematika. Namun terpaksa tidak dapat mengikuti OSN di jenjang yang lebih tinggi.

“Setelah pengumuman juara, disampaikan bahwa dari MI hanya sampai di tingkat kabupaten. Tidak bisa melanjutkan sampai tingkat provinsi. Kami bangga dapat juara, tapi juga kecewa karena tidak bisa ikut kejuaraan tingkat provinsi,” tutur Kholid, Selasa (10/3) kemarin.

Para pembimbing siswa MI sempat kecewa karena merasa ada diskriminasi. Mereka kemudian mengecek kebenaran petunjuk pelaksanaan OSN tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, bahwa aturan tersebut memang seperti itu. Para guru pembimbing siswa MI hanya bisa pasrah dengan keadaan.

Anggota komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto menilai adanya diskriminasi antara madrasah dengan sekolah lain. Tidak hanya masalah OSN, alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana juga ada perbedaan. Padahal kata Said, sebenarnya telah disebutkan bahwa pendidikan dasar tidak hanya SD, tetapi juga MI. Semestinya tidak ada pembeda antara SD dan MI.

“Masalah sarpras untuk madrasah juga dianak tirikan. Akhirnya madrasah cenderung lebih mandiri daripada mengandalkan bantuan dari pemerintah,” kata Said. (tyo/ida)