Sarankan Bengkok Dikelola BUMDes

159

SEMARANG – Sejumlah kepala desa di Jateng mulai mengeluhkan dihilangkannya pengelolaan tanah bengkok bagi kades dan perangkat desa. Kebijakan ini sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 dan PP No 43 tahun 2014. Para aparat desa menilai kebijakan itu membuat kepala desa harus menyerahkan semua hasil dari bengkok untuk kepentingan desa.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Achmadi mengaku mendapatkan keluhan tersebut saat kunjungan ke Kabupaten Kendal dan Demak. Ia mengatakan, sebagai gantinya kepala desa mendapatkan dana insentif setiap bulan sebesar Rp 2 juta. ”Jadi sudah mulai diberlakukan, jika bengkok bukan lagi fasilitas desa. Tapi merupakan pendapatan desa,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, banyaknya kepala desa yang mengeluh cukup beralasan. Apalagi, selama ini diakui atau tidak banyak kepala desa yang mengelola lahan bengkok cukup luas dan dengan potensi panen yang besar. Sehingga, otomatis kepala desa mendapatkan keuntungan yang banyak juga. ”Kalau untuk daerah yang bengkoknya luas dan potensinya besar, jelas banyak yang memilih bengkok. Tapi kalau lahan bengkoknya kecil ya insentif itu bagus,” imbuhnya.

Meski begitu lanjutnya, dana insentif Rp 2 juta dinilai terlalu kecil. Terlebih dengan kondisi kesibukan kepala desa yang harus banyak kegiatan termasuk dengan ketika harus menghadiri undangan pernikahan ataupun acara di desa masing-masing. ”Dana sebesar itu jelas masih kurang. Tapi harapannya masih ada tambahan yang lain, karena itu baru dana insentif bulanan,” tambahnya.

Dewan menilai di satu sisi dengan pengelolaan bengkok untuk desa jelas merupakan langkah bagus. Sehingga, dengan begitu desa memiliki kas masuk banyak dan bisa digunakan untuk memajukan potensi di desa tersebut. ”Saya berpikir itu akan lebih baik jika dikelola semacam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jadi pengelolaan uang dari bengkok bisa maksimal,” kata Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani.

Politisi PKB ini menambahkan, jika dana kas desa dikelola bagus, maka bisa meningkatkan potensi desa tersebut. Pihaknya juga berharap, pemerintah harus memperhatikan nasib kepala desa dan memberinya tambahan. ”Harus dihitung untuk kinerja dari pimpinan desa. Jika bengkoknya produktif dan kinerja bagus, harus diberikan tambahan. Ini untuk memacu agar kepala desa bisa mengabdi total untuk desa,” tambahnya. (fth/ric/ce1)