Petani Tuding Ada Mafia di PG Sragi

223
AUDIENSI : Para petani saat melakukan audiensi dengan pihak PG Sragi di Balai Desa Sragi, Senin (9/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Para petani saat melakukan audiensi dengan pihak PG Sragi di Balai Desa Sragi, Senin (9/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Para petani saat melakukan audiensi dengan pihak PG Sragi di Balai Desa Sragi, Senin (9/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

KAJEN-Kalangan petani tebu mensinyalir adanya mafia di dalam tubuh Pabrik Gula (PG) Sragi. Hal itu, ditengarai sebagai penyebab kerugian yang diderita petani tebu di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan selama setahun teakhir. Bahkan, tidak adanya transparansi PG Sragi kepada petani.

Seorang petani tebu, Sularno, 59, mengatakan bahwa salah satu yang menjadi keluhan petani adalah rendemen (kadar gula) tebu yang anjlok hingga ke angka 5 persen. Menurutnya, anjloknya rendemen tersebut merupakan rekayasa dari pihak pabrik.
“Masak tebu milik petani yang juara I tingkat PG Sragi, rendemennya sama dengan tebu lain. Ini kan tidak masuk akal,” ungkapnya usai audiensi dengan pihak PG Sragi di kantor Kepala Desa Sragi, Senin (9/3) kemarin.

Dipaparkan dia, penurunan rendemen memang disebabkan banyak faktor. Seperti cuaca hujan saat ditebang, kemudian giling mandek (berhenti giling), serta kurangnya target pemasukan tebu. “Kondisi itu, diduga malah digunakan PG Sragi untuk mengambil keuntungan,” tandasnya.

Saat ini, di Kecamatan Sragi terdapat 3000 hektare lahan dengan rendemen di bawah 6. Tentu saja, hal itu membuat biaya operasional petani tidak seimbang dengan pendapatan, sehingga menderita kerugian sangat besar. Dicontohkan, dalam kondisi sekarang, pada 1 hektare lahan tebu, petani hanya mendapatkan hasil kurang lebih Rp 16 juta. Padahal, biaya sewa lahan Rp 12 juta dan biaya garap Rp 10 juta. Hal itu terjadi pada 2014. “Pada 2013 itu sudah mulai turun. 2014 mengalami penurunan yang sangat tajam,” jelas pemilik lahan tebu sekitar 15 hingga 20 hektare tersebut.

Kerugian lain yakni petani dibebani biaya tenaga tebang dan angkutan. Padahal seharusnya biaya itu ditanggung oleh PG Sragi, namun kenyataaannya ditanggung oleh petani. Sehingga persentase bagi hasil antara petani tebu rakyat dengan PG Sragi yakni 66 persen dan 34 persen, setelah dikurangi sejumlah biaya operasional giling, seperti biaya tebang, angkut, kemas gula, analisa, asuransi, retribusi pemerintah dan ongkos kuli panggul gudang.

“Kami berharap, biaya operasional itu dibagi dua, dibebankan kepada PG dan petani. Setelah itu, bagi hasil dilakukan dengan persentase 66 persen untuk petani dan 34 persen untuk PG,” paparnya.

Sementara itu, tidak adanya transparansi yang dilakukan PG Sragi, kata Sularno, terlihat dari tidak adanya informasi rendemen. Terakhir, tahun 2006, pengumuman tersebut ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau petani. “Kemudian lama-kelamaan lokasinya semakin ke belakang, kemudian tidak ada sama sekali,” tandasnya.

Koordinator Petani Tebu, Anas Asrori menambahkan bahwa rendemen tersebut bisa diatur oleh pihak PG Sragi. Karena pada dasarnya, hal itu merupakan rahasia pimpinan. “Rendemen itu bisa diatur. Tidak murni hasil lapangan. Kami berharap randemen itu lebih dari 7, karena dengan begitu kesejahteraan petani akan meningkat. Karena petani ada yang biaya dari hasil utang di PG, ada juga yang biaya sendiri,” imbuhnya.

Asrori menegaskan, hal yang memberatkan petani terjadi lantaran tidak dibulatkannya hasil penimbangan tebu dan gula. Selain itu, biaya administrasi DO mencapai Rp 3.000. Sebab jika melakukan DO berulangkali, maka akan membuat biaya DO membengkak. “Jika pertemuan ini tidak mendapat titik temu, kami akan mengerahkan semua petani tebu se-Pekalongan pada 19 Maret untuk mendatangi PG Sragi,” tegasnya.

Sementara itu, ADM PG Sragi, Teguh Agung Tri Nugroho mengatakan bahwa tuntutan petani tersebut merupakan hal normatif, karena menyangkut kesejahteraan dari petani sendiri. “Namun hal-hal yang menyangkut akuntabilitas itu harus terukur juga,” ungkapnya.

Terkait bagi hasil, 66:34 persen, hal itu sudah sesuai aturan ditambah jika ada kelebihan dari rendemen 6. Terdapat bagi hasil dengan perbandingan 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk PG Sragi.

Teguh memaparkan, penurunan rendemen tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Pekalongan, melainkan di daerah lain binaan PG Sragi yakni Kabupaten Batang, Kendal, Pemalang dan Purbalingga, bahkan tingkat Jawa Tengah. “Tahun sebelumnya, yakni tahun 2013, memang rendemennya berkisar antara 8,8 hingga 9. Namun kini, randemen di Kabupaten Pekalongan berkisar antara 5 hingga 6. Di Jawa Tengah rata-rata hanya 6,12. Jadi kondisi semacam ini menyeluruh tidak hanya di Pekalongan saja,” terangnya.

Selain itu, jumlah tebu juga mengalami penurunan. Pada 2013, PG Sragi mempu menggiling sekitar 2,9 juta kuintal, sedangkan pada 2014 hanya 2,5 juta kuintal. “Faktor rendemen tanaman tebu itu terdapat pada batang-batang tebu itu sendiri. Pabrik gula mengeluarkan potensinya. Kalau tanaman belum berusia 12 bulan ditebang, itu kan tanaman muda, berarti randemennya rendah,” jelasnya.

Hal itu disebabkan curah hujan yang terjadi pada masa awal giling. Termasuk juga sulitnya medan untuk dimasuki armada truk. “Kami berharap segala keluhan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga giling di 2015 ini diharapkan jauh lebih baik,” pungkasnya. (hil/ida)