RAWAN : Masa kampanye pemilu merupakan salah satu masa rawan gesekan antar simpatisan parpol maupun pasangan calon yang harus diwaspadai. (Radar semarang files)
RAWAN : Masa kampanye pemilu merupakan salah satu masa rawan gesekan antar simpatisan parpol maupun pasangan calon yang harus diwaspadai. (Radar semarang files)
RAWAN : Masa kampanye pemilu merupakan salah satu masa rawan gesekan antar simpatisan parpol maupun pasangan calon yang harus diwaspadai. (Radar semarang files)

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah saat ini mulai memetakan wilayah rawan konflik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada akhir 2015 mendatang.

”Meski terdapat beberapa wilayah yang rawan konflik, bukan berarti wilayah lain tidak memiliki potensi yang sama. Semua akan kita petakan,” ungkap Koordinator Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo.

Teguh menjelaskan, dalam memetakan wilayah rawan konflik, pihaknya juga melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, penguatan SDM dilakukan tidak hanya di dalam tubuh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), tetapi juga pada masyarakat lokal. ”Ending-nya adalah untuk menggerakkan masyarakat menjadi relawan pengawas pilkada. Namanya adalah pengawasan partisipatif,” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan Bawaslu Jateng dalam pemetaan wilayah rawan konflik adalah dengan pengawasan langsung terhadap masing-masing wilayah. Hal ini tidak terlepas dari track record wilayah masing-masing dalam menyelenggarakan pemilihan umum sebelumnya. Baik pada saat pemilihan gubernur maupun pemilihan presiden. ”Dengan demikian kemungkinan adanya pelanggaran seperti pada tahun lalu dapat diantipasi pada pilkada mendatang. ”Untuk wilayah mana saja, saat ini masih kami data,” terang Teguh.

Teguh menambahkan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang hingga kini masih belum disahkan juga menjadi sorotannya. Menurut dia, hal tersebut tidak lantas membuat kepala daerah yang ingin maju kembali (incumbent) dapat sesuka hati melakukan mutasi. ”Jika ada, maka itu menjadi bagian yang kita cermati. Meski tidak bisa menindak sekarang, secara yuridis, akan kita inventarisir dan menjadi record masing-masing wilayah,” tandasnya. (fai/ric/ce1)