Izin Galian C Tak Lebih dari 50 Hari

547

SEMARANG – Menindaklanjuti tuntutan para sopir truk serta pelaku jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng untuk dipermudah dalam proses pengajuan izin penambangan, pemprov mulai menyosialisasikan langkah-langkahnya.

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono menjelaskan, ada tiga tahapan pengurusan proses perizinan. Tahap pertama adalah penerbitan wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Izin ini dikeluarkan dalam waktu maksimal 10 hari setelah pengajuan. ”Namun di tengah-tengah 10 hari tersebut, yakni jangka waktu lima hari harus sudah mengajukan permohonan IUP eksplorasi sebagai tahapan kedua,” bebernya.

Untuk penerbitan IUP eksplorasi, lanjut Teguh, dikeluarkan maksimal 10 hari. Izin ini berlaku tiga tahun untuk tambang batuan, dan tujuh tahun untuk semen. Sementara untuk tahap ketiga adalah penerbitan IUP Operasi Produksi dengan batas waktu maksimal 30 hari setelah pengajuan. ”Kalau semua persyaratan lengkap, izin akan keluar tidak lebih dari 50 hari. Pengurusan tahapan ini tanpa biaya,” imbuh Teguh.

Terkait IUP operasi produksi ini memiliki kriteria masing-masing. Untuk jenis batuan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Sementara untuk tambang bukan logam berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun. ”Untuk usaha tambang semen berlaku 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Masing-masing 10 tahun,” bebernya.

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan persyaratan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Untuk pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam mulai Rp 10 juta–Rp 50 juta, disesuaikan dengan luas area. ”Rinciannya, antara 500-5.000 hektare senilai Rp 10 juta/WIUP. Antara 5.000–10.000 hektare (Rp 20 juta/WIUP) dan antara 10.000–25.000 hektare (Rp 50 juta/WIUP),” kata dia.

Sementara untuk pencadangan wilayah pencetakan peta WIUP batuan mulai Rp 5 juta–Rp 30 juta. Rinciannya antara 5-500 senilai Rp 5 juta/WIUP, antara 500-1.000 hektare (Rp 10 juta/WIUP), dan antara 1.000-5.000 hektare (Rp 30 juta/WIUP). ”Di luar harga ketentuan tersebut termasuk pungutan liar,” tegasnya.

Teguh mengakui, selama ini belum ada satu surat pengajuan pun yang masuk ke Dinas ESDM. Hal ini dikarenakan para penambang sebelumnya mengajukan izin ke pemerintah kabupaten/kota setempat. ”Maka dari itu, kami dorong mereka untuk secepatnya mencabut permohonan tersebut dan mengajukan kepada kami,” tandasnya. (fai/ric/ce1)