KUNJUNGAN: Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo (tengah berkacamata) berfoto bersama staf dan Kasi dan Kepala Disdik kendal Muryono disela kunjungannya, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN: Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo (tengah berkacamata) berfoto bersama staf dan Kasi dan Kepala Disdik kendal Muryono disela kunjungannya, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN: Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo (tengah berkacamata) berfoto bersama staf dan Kasi dan Kepala Disdik kendal Muryono disela kunjungannya, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL – Kerja keras guru untuk mencerdaskan generasi muda, ternyata tidak berbanding lurus dengan upah atau honor yang diterima. Terutama bagi guru tidak tetap (GTT) di Kendal yang masih banyak menerima honor dibawah upah minimum regional (UMR). “Di Jateng maupun Kendal masih banyak guru menerima honor dibawah UMR. Di Kendal bahkan GTT hanya menerima upah Rp 100-150 ribu per bulan. Jelas hal ini sangat tidak manusiawi dan tidak mencukupi kebutuhan guru selama satu bulan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo disela kunjungannya di Dinas Pendidikan Kendal, kemarin.

Menurutnya, dengan upah yang kecil maka sulit bagi guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ironis, kondisi honor yang kecil ini sudah berjalan belasan tahun. “Jadi selama belasan tahun, guru-guru itu semacam ditindas. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Makanya ia mendesak agar pemerintah membuat regulasi penetapan gaji guru non PNS,” imbuh anggota DPD RI itu.

Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru sedianya berhak mendapatkan gaji atau upah sesuai UMR yang berlaku disatu daerah. “Penghasilan guru semesitnya di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,” tambahnya. Selain menuntut gaji guru non PNS dan GTT, ia berharap ada penyetaraan status antara guru PNS dan non PNS. Baik itu dari sisi tunjangan ataupun status profesi. Sehingga guru bisa mendapatkan jaminan. “Saat ini sedang kami usulkan itu dan mulai akan dibahas dengan Kemendikbud,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Muryono mengatakan, kebutuhan guru sangat tinggi. Terutama untuk guru tetap SD masih banyak kekurangan. Dari 571 SD, setiap sekolah rata-rata butuh tiga guru. “Atau setidaknya SD di Kendal itu butuh 1713 guru tetap,” katanya.

Kebutuhan guru yang tinggi, selama ini ditutup dengan GTT atau istilahnya guru magang. Sebab saat ini tidak ada guru wiyata bakti, karena sudah dilarang pemerintah. Itupun honornya hanya berkisar Rp 100-150 ribu dan tunjangan Rp 200 ribu perbulan. “Gaji Rp 150 ribu itupun tidak dianggarkan sekolah. Sebab sudah ada larangan tidak ada anggaran untuk GTT. Jadi sekolah tidak boleh mengunakan DAK atau dana BOS, atau memungut dari iruran siswa. Honor GTT diambilkan dari iuran guru dan kepala sekolah,” tambahnya. Ia berharap ada regulasi penetapan gaji guru non PNS. Sebab tidak mungkin memberatkan guru-guru untuk selalu iuran untuk membayar honor GTT. (bud/fth)