TANGKAPAN IKAN MENURUN: Hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Klidang Lor Batang, kemarin menurun drastis, setelah tidak menggunakan jaring pukat hela dan pukat tarik. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
TANGKAPAN IKAN MENURUN: Hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Klidang Lor Batang, kemarin menurun drastis, setelah tidak menggunakan jaring pukat hela dan pukat tarik. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
TANGKAPAN IKAN MENURUN: Hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Klidang Lor Batang, kemarin menurun drastis, setelah tidak menggunakan jaring pukat hela dan pukat tarik. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

Lantaran takut terkena sanksi hukum akibat implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015, ratusan nelayan di Kabupaten Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan tidak lagi menggunakan pukat hela dan pukat tarik. Akibatnya, hasil tangkapan menurun drastis dan banyak yang merugi.

PERATURAN Menteri Kelautan dan Perikanan RI, benar-benar membuat kaum nelayan Kabupaten Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan tak siap. Pukat hela dan pukat tarik yang selama ini menjadi alat untuk mengais rezeki, dilarang tiba-tiba oleh pemerintah, benar-benar menjadi hantaman telak. Mereka yang selama ini mendapatkan hasil tangkapan ikan berupa ikan layang, salem, dan tongkol, kini sulit mendapatkan. Bahkan, hasil tangkapan ikan yang menjadi andalan untuk kapal motor (KM) di atas 30 gross ton (GT), kini hasilnya tidak lebih dari 1 ton.

Hamid, 38, nakhoda KM Bahari Jaya 2, asal Desa Tratebang, Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan bahwa penggunaan jaring pukat hela dan pukat tarik pada kapal motor 20 hingga 30 GT, hanya digunakan pada jenis ikan tertentu. Jika nelayan tidak menggunakan jaring pukat hela dan pukat tarik, maka ikan yang diperoleh sangat sedikit, dan nelayan pasti rugi.

Untuk melaut selama 5 hari dengan 7 orang anak buah kapal (ABK), modal untuk perbekalan sekitar Rp 4 juta. Sedangkan hasil ikan dalam kondisi tangkapan bagus, yang diperoleh sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Setelah dihitung pembayaran perbekalan, sisa uang Rp 2 juta dibagi 7 orang. Per orang akhirnya hanya mendapatkan Rp 50 ribu per hari. ”Tapi pemilik kapal belum dibayar, BBM juga belum dibayar,” ungkap Hamid sambil memilih ikan hasil tangkapan di TPI Klidang Batang.

Menurut Hamid, sejak adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, banyak nelayan yang tidak lagi bekerja. Jika melaut dengan jaring apa adanya, hasil tangkapan ikan sedikit. Ketemunya pasti rugi. Sedangkan jika melaut dengan pukat hela dan pukat tarik, risikonya kapal akan disita. ”Daripada melaut dipastikan rugi besar, kini banyak pemilik kapal yang lebih memilih memarkirkan kapalnya di dermaga,” tuturnya.

Kendati begitu, Tarjiun, 45, pemilik kapal kecil dengan satu mesin atau kapal cantrang justru mengaku tidak terpengaruh dengan larangan menteri. Namun sangat berpengaruh pada pemilik kapal besar di atas 30 GT yang memiliki buruh nelayan sekitar 50 hingga 70 orang pada setiap kapalnya.

”Kalau satu kapal dengan buruh 50 anak buah kapal (ABK). Sedangkan kapal 30 GT, jumlahnya lebih dari 1.000 kapal. Dengan ada larangan itu, kapal tersebut tidak melaut. Bayangkan, berapa ratus ribu buruh nelayan yang tidak bekerja?” kata Tarjiun yang pernah bekerja pada Kapal Tuna.

Dikatakan Tarjiun, dengan menggunakan kapal kecil atau kapal cantrang, nelayan memang hanya dapat ikan yang ada di pantai. Pendapatan nelayan kecil seperti dirinya, tidak lebih dari Rp 50 ribu per hari. Bahkan sering tidak mendapatkan uang, karena hasil tangkapan hanya habis untuk membeli BBM dan bekal makan.

”Kapal cantrang berangkat pagi dan siang pulang, hasilnya tak pernah lebih dari Rp 100 ribu. Bahkan, yang sering pulang tidak dapat apa-apa. Mestinya nelayan kecil seperti kami yang dipikirkan,” tandas Tarjiun, warga Desa Klidang Lor, Batang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Batang, Nasikhin, menegaskan bahwa tujuan peraturan menteri sangat baik. Yakni, untuk jangka panjang. Pasalnya, jika nelayan tetap dibiarkan melaut dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik, ikan di laut akan punah.

”Ikan kecil-kecil ikut terkena jaring nelayan yang menggunakan jaring pukat hela dan pukat tarik. Itu tidak ada nilai ekonomisnya. Karena ikan tersebut hanya dijual untuk dikonsumsi pakan bebek. Harusnya nelayan memahami peraturan menteri tersebut,” tandas Nasikhin. (thd/ida/ce1)