Minggu Depan Calon Pj Akan Diwawancara

200

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan telah menyiapkan 25 pejabat (Pj) Bupati/Wali kota untuk 21 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir 2015 mendatang. Penunjukan Pjs dari Pemprov dinilai lebih efektif karena dapat mencegah terjadinya praktik keberpihakan terhadap salah satu calon kepala daerah.

“Masih menunggu SK (Surat keputusan) dari pak Gubernur. Nanti kalau sudah turun, akan kami umumkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono kepada Radar Semarang, Jumat (6/3). Sri menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat), untuk membahas persoalan penugasan Pj tersebut. Direncanakan pekan depan akan dimulai tes seleksi oleh Gubernur. Sehingga tidak benar jika ada kabar yang menyatakan bahwa Pemprov Jateng telah menunjuk beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menempati posisi tersebut. “Apalagi waktunya masih lama. Kalau gak salah baru Mei atau Juni,” imbuhnya.

Ditambahkan, untuk kualifikasi Pj yang dipilih adalah minimal eselon II berpangkat golongan IV/B. Nantinya, mereka akan menjalani uji kompetensi dan wawancara dengan Gubernur terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui track record (rekam jejak) yang bersangkutan serta pemahaman terhadap karakter suatu wilayah. “Selain itu, agar tidak terkesan menempatkan orang secara asal-asalan,” imbuhnya.

Terkait wewenang saat menjadi pimpinan menggantikan Bupati/Wali Kota, Sri memastikan bahwa Pj tersebut tidak akan menyalahi aturan. Sebab, dalam menangani hal-hal yang prinsipil tetap dikembalikan kepada Gubernur. “Misalnya mereka tidak diperkenankan untuk memutasi jabatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Pilkada di Jawa Tengah diikuti 21 kabupaten/kota, di mana 16 daerah dengan AMJ (akhir masa jabatan) pada 2015, dan lima daerah dengan AMJ pada semester pertama 2016.

Dengan adanya putusan tersebut, ada mekanisme yang harus ditempuh pemerintah. Yakni, menunjuk pejabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Desember 2015, dan melakukan pemotongan masa bakti atas kepala daerah yang masih menjabat setelah Desember 2015. (fai/ric)