DITINDAK TEGAS: Didampingi pihak kepolisian, petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak melakukan penyitaan sebuah bagunan milik wajib pajak (WP) yang memiliki utang pajak Rp 1,5 miliar lebih, Rabu (4/3) lalu. (IST)
DITINDAK TEGAS: Didampingi pihak kepolisian, petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak melakukan penyitaan sebuah bagunan milik wajib pajak (WP) yang memiliki utang pajak Rp 1,5 miliar lebih, Rabu (4/3) lalu. (IST)
DITINDAK TEGAS: Didampingi pihak kepolisian, petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak melakukan penyitaan sebuah bagunan milik wajib pajak (WP) yang memiliki utang pajak Rp 1,5 miliar lebih, Rabu (4/3) lalu. (IST)

SEMARANG – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak melakukan penyitaan terhadap wajib pajak (WP) yang memiliki utang pajak sebesar Rp. 1.561.856.425. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

“Pada hari Rabu (4/3) kami melakukan penyitaan terhadap Penanggung Pajak TK (Direksi). Ia memiliki utang pajak sebesar Rp. 1.561.856.425,” ujar KPP Pratama Demak, Aan Almaidah Anwar, kemarin (5/3).

Sebagai bentuk penegakan hukum pajak, ucapnya, KPP Pratama Demak mencanangkan kegiatan Penyitaan Aset Penanggung Pajak (Harta P2) pada awal Maret 2015. Adapun saat melakukan penyitaan, Tim Juru Sita KPP Pratama Demak didampingi oleh pihak Polres Demak dan disaksikan oleh perwakilan dari Kecamatan Karanganyar.

Kegiatan penegakan hukum ini, lanjutnya, diharapkan akan membuka mata para wajib pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan. “Penyitaan ini diharapkan dapat menimbulkan deterrent effect kepada wajib pajak atau penanggung pajak lainnya di masa yang akan datang, sehingga negara dapat memperoleh haknya sebagaimana diamanatkan UU perpajakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pajak sebagai penopang utama pembangunan negara memerlukan adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Karena penerimaan pajak tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. “Memang tidak mudah menggugah kepedulian masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Demikian juga yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak. Sampai dengan akhir Januari 2015 terdapat tunggakan yang belum tertagih sebesar Rp. 19,7 miliar lebih,” tandasnya. (dna/smu)