Pemkab Cegah Gratifikasi

150

DEMAK- Pejabat dilarang menerima berbagai macam bentuk barang yang bersifat gratifikasi. Jika masih nekat, maka bisa berurusan dengan hukum. Hal ini terungkap dalam sosialisasi gratifikasi dan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemkab Demak yang berlangsung di ruang Bina Praja, kemarin. Acara ini menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Perwakilan BPKP Jateng, Bambang Wahyudi, mengatakan, pihaknya menyampaikan terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, termasuk soal gratifikasi. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan pemerintah.

“Kita fokus pada pencegahan saja. Ini supaya pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Sedangkan, pemeriksa dan penindakan itu tugas BPK dan KPK,”kata Bambang.

Menurutnya, sistem pengendalian intern di Demak masih perlu disempurnakan, sehingga bisa lebih baik lagi. Apalagi Pemkab Demak sendiri sejauh ini belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya akibat pengelolaan aset pemerintah yang belum sesuai harapan. Soal aset seperti ini, kata dia, menjadi persoalan nasional.

Sekda Pemkab Demak, dr Singgih Setyono MMR, mengatakan, pemkab telah melakukan berbagai upaya, termasuk mensertifikatkan aset pemda tersebut. Misalnya, aset meja kursi diberikan nomor registrasi satu persatu. Selain itu, setiap ada pengadaan baru dicatat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing masing dan dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Soal gratifikasi, Pemkab Demak telah bekerja sama dengan KPK. Setiap ada gratifikasi tidak harus dilaporkan ke KPK, tapi bisa ke inspektorat. Contoh sesuatu yang bisa masuk gratifikasi adalah bingkisan lebaran atau menyumbang di acara pernikahan yang tidak wajar.

“Kalau nyumbang di pernikahan ya tidak boleh lebih dari Rp 1 juta. Kalau ngadain resepsi pernikahan undangan juga tidak lebih dari 400 orang,”jelasnya.

Sedangkan, terkait dengan larangan SKPD mengadakan acara atau pertemuan di hotel sesuai dengan SE Kementerian Dalam Negeri. Ini dilakukan supaya ada efisiensi uang negara. (hib/aro)