Tavip Supriyanto. (DOK/RASE)
Tavip Supriyanto. (DOK/RASE)
Tavip Supriyanto. (DOK/RASE)

SEMARANG – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur desa tahun 2014 sudah dilaksanakan 99,98 persen. Pembangunan tersebut dilaksanakan atas bantuan keuangan desa yang digelontorkan Pemprov Jateng sebanyak Rp 435 miliar dan swadaya masyarakat sebanyak Rp 90 miliar.

“Masing-masing desa diberikan dana stimulan Rp 40 juta, Rp 60 juta, dan Rp 100 juta. Kekurangannya masyarakat melakukan swadaya. Ini cukup luar biasa, karena jumlahnya mencapai Rp 90 miliar lebih,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Povinsi Jawa Tengah Tavip Supriyanto kepada Radar Semarang.

Tavip menjelaskan, kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan oleh masyarakat secara keswadayaan dan kegotongroyongan. Sehingga dengan adanya bantuan ini, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Selain itu, juga meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. “Harapannya bisa meningkatkan arus perekonomian di pedesaan,” imbuhnya.

Ditambahkan, berdasarkan rekapitulasi jenis kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2014 per Februari 2015 telah digunakan untuk 11.985 jenis kegiatan pembangunan infrastruktur. Dari jumlah itu meliputi 423 untuk pavingisasi, 4.516 untuk betonisasi, 871 kegiatan untuk gorong-gorong dan jembatan, 3.294 kegiatan untuk talud, 499 kegiatan untuk makadam, 1.119 untuk kegiatan aspal jalan, 1.117 untuk drainase, dan 146 kegiatan untuk bak air dan perpipaan. “Hanya saja, untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) masih 94,72 persen. Sebab masih ada 412 desa yang belum menyerahkan LPJ,” terangnya.

Untuk tahun 2015 ini, lanjut Tavip, Pemprov kembali mengucurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 344 miliar untuk 7.764 desa di Jawa Tengah. Pemberian bantuan ditransfer 100 persen langsung ke kas pemerintah desa dan masuk pada APBDes. Bantuan tersebut diklasifikasi menjadi tiga kategori. Yaitu desa prakarsa yang masing-masing mendapat bantuan Rp 40 juta, desa pemula Rp 50 juta, dan rintisan desa berdikari Rp 100 juta. “Bagi desa yang belum menyerahkan LPJ 2014 hingga akhir Maret nanti, maka bantuan tahun 2015 ini tidak akan dicairkan,” tandasnya. (fai/ric)