Dana Belum Tersedia, Siap Laksanakan Pilkada

169
Amat Antono. (DOK/RASE)
Amat Antono. (DOK/RASE)
Amat Antono. (DOK/RASE)

KAJEN-Bupati Pekalongan Amat Antono tetap siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2015 mendatang. Kendati anggaran Pilkada tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

“Karena saat itu, kami mengacu pada aturan bahwa kepala daerah atau bupati yang AMJ-nya 2016, pelaksanaan Pilkadanya diundur pada tahun 2018. Sehingga saat penyusunan RAPBD, pembahasan dana cadangan untuk Pilkada tidak dilanjutkan,” kata Bupati Antono, Kamis (5/3) kemarin.

Namun setelah adanya revisi yakni UU nomor 1 tahun 2015 itu, kepala daerah yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada semester pertama 2016, maka Pilkada akan dilakukan pada tahap pertama yakni 2015.

“Meski belum ada anggaran pelaksanaan Pilkada 2015, kami tetap siap melaksanakan Pilkada Desember 2015 mendatang. Memang ada beberapa persoalan, oleh karena itu kami menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan Muspida untuk mencari solusi,” terangnya.

Hasil inventarisisasi permasalahan Pilkada, lanjutnya, akan dikonsultasikan kepada Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. “Senin atau Selasa depan, ketua DPRD dan Sekda akan konsultasi ke Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Dikatakan bupati, KPU Kabupaten Pekalongan sudah mengajukan anggaran Pilkada tahun 2015 sebesar Rp 20 miliar lebih. Namun, pengajuan tersebut masih penuh dengan catatan yang membutuhkan pengkajian oleh tim anggaran Pemkab Pekalongan.

“Pada 27 Februari lalu sudah mengajukan anggaran Pilkada lebih dari Rp 20 miliar. Itu sedang dicermati oleh tim anggaran karena masih banyak catatan. Anggaran itu juga belum termasuk untuk keamanan dan Panwas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir mengatakan bahwa pihaknya sangat siap menyelenggarakan Pilkada, meski terkendala pihak Pemkab Pekalongan yang bersikukuh tidak ada dana.

“Sebenarnya pada 2014 lalu, kami sudah mengajukan anggaran Rp 27 miliar, untuk persiapan Pilkada di 2015. Namun dihilangkan lantaran adanya ketentuan Pilkada berlangsung pada 2018,” jelasnya saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jateng, kemarin.

Untuk Pilkada 2015, lanjut Mudasir, pihaknya sudah mengajukan dana Pilkada senilai Rp 21,7 miliar. Dengan perhitungan, di Kabupaten Pekalongan terdapat 748.020 pemilih dengan 1502 TPS. Terdiri atas 285 desa dan 19 kecamatan. “Kami tidak mau mengorbankan kualitas, misalnya hanya dengan dana minim namun tetap harus berjalan,” timpalnya.

Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal menambahkan sebelum adanya dana Pilkada tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi non anggaran. “Kalau dananya belum ada, kami tetap sosialisasi melalui forum warga. Misalnya, ada pertemuan RT/RW atau yasinan. Kami berperan langsung di lingkungan rumah masing-masing untuk menyosialisasikan tentang Pilkada,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun menambahkan, pihaknya akan mencari solusi terkait persoalan anggaran Pilkada. “Pada prinsipnya kami siap. Untuk anggaran dana, apakah dengan konsep mendahului Perubahan APBD dengan melakukan pergeseran anggaran atau menggunakan anggaran Silpa. Namun, kami akan konsultasikan dulu ke Mendagri,” kata dia. (hil/ida)