Terbitkan Amdal, Bupati Pati Digugat ke PTUN

228
TAK SETUJU: Puluhan warga Kabupaten Pati mengiringi penyerahan berkas gugatan Bupati di PTUN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)
TAK SETUJU: Puluhan warga Kabupaten Pati mengiringi penyerahan berkas gugatan Bupati di PTUN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)
TAK SETUJU: Puluhan warga Kabupaten Pati mengiringi penyerahan berkas gugatan Bupati di PTUN Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)

MANYARAN-Warga empat desa di Kabupaten Pati, yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggugat Bupati Pati atas penerbitan izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gambing dan batu lempung di wilayahnya. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Rabu (4/3), diiringi oleh puluhan warga yang lahan akan terkena proyek pabrik milik PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement.

Wakil Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa, Franky Welirang mengatakan, pihaknya sudah memastikan dan patuh terhadap semua rekomendasi dan kewajiban lingkungan, pihaknya juga sangat terbuka atas partisipasi masyarakat ikut mengawasi perusahaanya. Menurutnya, langkah sejumlah kelompok masyarakat yang menempuh jalur hukum adalah hak setiap warga. “Dari pandangan kami izin lingkungan sudah dilakukan, yakni pada surat Nomor: 660.1/4767/2014 pada 8 Desember 2014,” katanya. Franky mengklaim tahapan yang dilaluinya selama ini sudah benar dan sesuai prosedur yang ada dalam dokumen AMDAL dan RKL RPL.
Selain gugatan yang dilakukan masyarakat, lanjut Franky, pihaknya berharap penyelesaian bisa dilakukan secara kekeluargaan. Melakukan komunikasi secara intens. “Kami memastikan PT SMS dalam mengurus pendirian pabrik semen di Pati, senantiasa mendengar masukan masyarakat dan melayani segala bentuk komunikasi,” ungkapnya.

Sementara, Koordinator Tim Advokasi Peduli Pegunungan Zainal Arifin mengatakan, gugatan ini dilayangkan warga yang sejak awal memang menolak pendirian pabrik tersebut.”Izin yang diterbitkan Bupati Pati ini melanggar karena tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.

Ia mengungkapkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dijelaskan tentang adanya warga yang menolak pembangunan pabrik semen.”Jumlah warga yang menolak ini lebih besar dibanding yang setuju. Selain itu kawasan yang akan dijadikan pabrik tersebut masuk dalam kawasan lindung (masuk kawasan karst),” katanya.

Koordinator Aksi JM-PPK, Gunretno mengatakan pabrik semen tersebut berada di empat desa, yakni Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen, dan Larangan di Kecamatan Kayen dan Tambakromo. “Keberadaan pabrik ini dikhawatirkan semakin mempersempit tanah warga yang mana, mata pencaharian penduduk umumnya bertani. Kami meminta hentikan perusakan lumbung pangan dan cabut izin lingkungan pabrik semen di Kendeng Utara,” tagasnya. (mg21/zal)