Pemprov Jateng Mulai Petakan Galian C

185
SISA GALIAN C: Bukit Rowosari adalah salah satu wilayah yang menjadi ladang galian C para penambang. Padahal sesuai Perda RTRW, di Kota Semarang tidak memiliki wilayah penambangan. (Adityo Dwi/Radar Semarang)
SISA GALIAN C: Bukit Rowosari adalah salah satu wilayah yang menjadi ladang galian C para penambang. Padahal sesuai Perda RTRW, di Kota Semarang tidak memiliki wilayah penambangan. (Adityo Dwi/Radar Semarang)
SISA GALIAN C: Bukit Rowosari adalah salah satu wilayah yang menjadi ladang galian C para penambang. Padahal sesuai Perda RTRW, di Kota Semarang tidak memiliki wilayah penambangan. (Adityo Dwi/Radar Semarang)

SEMARANG – Menindaklanjuti tuntutan para sopir truk serta pelaku jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng untuk dipermudah dalam proses pengajuan izin penambangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah kawasan galian C yang diperkenankan untuk kegiatan penambangan.

“Sudah ada hasilnya. Di Magelang ada beberapa titik, terutama di bagian hulu. Terserah mau diambil oleh investor atau tidak,” ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono kepada Radar Semarang.

Teguh menjelaskan, di antara titik-titik tersebut ada beberapa yang ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam kegiatan penambangannya tidak diperkenankan memakai alat mekanik atau alat berat. Rata-rata titik itu berada di bagian hilir atau daerah aliran sungai. “Ada lima segmen seperti Sungai Pabelan, Sungai Kaliputih, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ditambahkan Teguh, pihaknya juga telah menetapkan mekanisme proses mendapatkan izin penambangan. Yaitu dalam batas waktu maksimal 50 hari. Menurutnya, selama ini belum ada satu surat pengajuan pun yang masuk ke Dinas ESDM dikarenakan para penambang sebelumnya mengajukan izin ke pemerintah kabupaten setempat. “Makanya saya dorong mereka untuk secepatnya mencabut permohonan tersebut dan mengajukan kepada kami,” terangnya.

Disinggung untuk Kota Semarang, Teguh menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang diizinkan untuk penambangan. Hal yang sama juga berlaku untuk daerah-daerah di Jawa Tengah yang berstatus kota misalnya Salatiga, Surakarta, dan lain sebagainya. Namun, ketika ada kegiatan kontruksi yang merupakan salah satu komponen kegiatan tambang maka dapat diberikan izin usaha pertambangan khusus.

“Dalam hal ini sifatnya insidentil dan tidak permanen. Waktunya juga ditentukan. Selain itu, tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Misalnya untuk pendirian rumah dan lain sebagainya,” bebernya.

Teguh menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Menurutnya, peraturan itu sebenarnya telah diberlakukan sejak lama. Yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai pengeksekusinya adalah pemerintah kabupaten/Kota. “Kebetulan mulai sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Setelah sebelumnya kami hanya memberikan supervisi,” pungkasnya. (fai/zal)