Pemkot Belum Jatuhkan Sanksi

148

MESKI sudah berstatus tersangka, AR, 34, oknum PNS di Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah (DPKAD) Pemkot Magelang, belum dijatuhi sanksi oleh atasannya.

Sekda Pemkot Magelang, Sugiharto mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang ada. “Benar dia pegawai PNS di Pemkot Magelang,” kata Sekda Sugiharto. Ditanya perihal kasusnya, sekda mengaku pihaknya menghormati proses hukum.

Sugiharto mengklaim, Pemkot tengah menunggu kekuatan hukum tetap. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, Pemkot baru melangkah sesuai ketentuan yang berlaku. “Tentunya, sesuai aturan kepegawaian.”

Sekda mengatakan, kasus yang menjerat AR, menjadi pelajaran berharga, baik bagi pemerintah maupun PNS lainnya. “Saya minta kepada semua pejabat struktural untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada anak buahnya,” pesan Sekda Sugiharto.

Terpisah, kalangan aktivis antikorupsi mengapresiasi langkah Polres Magelang Kota yang menetapkan AR sebagai tersangka korupsi. Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Magelang, Abdul Basit mengajak masyarakat turut serta mengawasi kinerja aparatur negara, terlebih DPKAD. Sebab, di sanalah sumber keuangan daerah. “Selain AR, kita (Pattiro Magelang, red) minta untuk menelusuri lebih jauh dugaan penyelewengan pajak itu. Saya yakin dia tidak main sendiri. Kemungkinan ada oknum-oknum lain yang terlibat. Karena itu, wajib diusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Magelang Kota diam-diam telah menetapkan seorang PNS di Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah (DPKAD) Pemkot berinisial AR, 34, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

AR diduga terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2012 .

AR tercatat sebagai warga Kampung Trunan, Tidar Selatan, Kota Magelang. Ia diduga memproses sendiri pajak yang dibayarkan wajib pajak (WP) tanpa melalui manual pendapatan daerah (mapada).

Caranya, dengan memalsu tanda tangan atasannya, Sudewanto, dan bendahara, Mujayanti. Oleh AR, uang yang dibayarkan oleh para WP, tidak disetorkan ke kas daerah. AR juga diduga kuat memalsukan stempel kantor.

Kasubag Humas Polres Magelang Kota AKP Esti Wardiani mewakili Kapolres Magelang Kota AKBP Zain Dwi Nugroho di kantornya kemarin mengatakan, tindakan pelaku sudah oleh instansinya sejak September 2014 silam. “Dan, sudah kami selidiki,” kata Esti.

Hasil penyelidikan, ungkap Esti, AR diduga menyelewengkan uang pajak antara Januari hingga Agustus 2012 senilai Rp 601.070.250.

Masih menurut AKP Esti, pajak yang diduga digelapkan oleh pelaku, mencapai 82 orang wajib, dengan jumlah beragam. Uang hasil penggelapan, beber Esti, sebanyak Rp 200 juta untuk membeli sepeda motor, komputer, dan sofa. Sedangkan Rp 400 juta lainnya digunakan untuk foya-foya, bersenang-senang, dugem, karaoke dan lain sebagainya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 junto pasal 3 junto pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun (pasal 2) atau minimal 1 tahun (pasal 3).

“Barang-barang yang telah dibeli itu kami jadikan barang bukti beserta surat-surat dan dokumen penting lainnya.” Esti menyampaikan, berkas kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejari Magelang, Kamis (5/3) besok. “Berkasnya sudah lengkap alias P21.”

Meski sudah berstatus tersangka, AR belum ditahan. Ia masih tetap ngantor. Tersangka sudah tiga kali menjalani pemeriksaan. “Yang bersangkutan kooperatif, tidak pernah mangkir sekalipun.” (jpnn/isk)