Pekalongan Terancam Batal Pilkada

183

“Anggaran saja masih belum masuk dalam APBD perubahan. Ini jelas sangat mengkhwatirkan”
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto

SEMARANG – Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya dilaksanakan Desember 2015 mendatang. Sebab, sejauh ini pemkab belum menganggarkan dana pilkada dalam APBD perubahan 2015. Selain itu, berbagai kesiapan lainnya juga masih belum dipersiapkan secara matang.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto mengatakan, kondisi itu ditemukan setelah Komisi A DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan, Rabu (4/3). Ia menilai Pemkab Pekalongan dikhawatirkan tidak bisa mengikuti pilkada Desember 2015 mendatang. “Anggaran saja masih belum masuk dalam APBD perubahan. Ini jelas sangat mengkhwatirkan,” katanya.

Pemkab Pekalongan harus segera mengambil sikap terkait dengan kondisi seperti ini. Cukup beralasan, karena waktu yang sangat mepet jelas menjadi masalah utama. “Pemkab Pekalongan harus mengambil langkah untuk mendahului APBD perubahan dalam mengajukan anggaran pelaksanaan pilkada. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. Dalam aturan itu sudah ada petunjuk bahawa biaya Pilkada masuk belanja wajib,” tambahnya.

Anggarannya sudah ada, hanya mekanisme pengajuannya yang mendahului (pengesahan) APBD perubahan. Dengan cara ini anggaran bisa keluar sebelum pilkada digelar. Untuk anggaran Pilkada, biaya yang harus dikeluarkan yakni sebesar Rp 21 miliar. Anggaran ini diketahui setelah ada hitungan dengan KPU Kabupaten Pekalongan. “Sebenarnya KPU sudah mengajukan anggaran Rp 21,7 miliar dengan asumsi tahapan pilkada selama 9 bulan. tapi sejauh ini belum mendapat kepastian dari pemkab maupun DPRD,” kata anggota DPRD Jateng, Sriyanto Saputro.

Ia menambahkan, muncul kekhawatiran tidak akan ada anggaran tersebut. Bahkan yang berkembang munculnya pertanyaan dari berbagai pihak tentang kemungkinan pilkada bisa diundur atau tidak. “Yang memprihatinkan, dari komunikasi yang dilakukan dengan Bupati Amat Antono disebutkan tidak ada anggaran yang cukup karena asumsi silpa APBD kisaran Rp 19 miliar. Tapi pemkab masih punya tanggungan untuk alokasi dana desa (ADD) Rp 26 miliar,” tambahnya.

Kondisi Kabuapaten Pekalongan dinilai sangat krusial dan perlu untuk dicarikan solusi. Ia berharap agar bupati, DPRD aktif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Jika perlu gubernur harus ikut cawe-cawe agar masalah itu bisa segera diselesaikan,” tambahnya. (fth/zal)