TEMBALANG – Penutupan tempat prostitusi (lokalisasi) tidak dapat menyelesaaikan permasalahan penyakit masyarakat (pekat). Secara esensi penutupan lokalisasi memang sangat baik, namun harus melihat permasalahan yang ada di dalamnya.

Hal tersebut diungkapkan Sosiolog Universitas Diponegoro (Undip) Yeti Rokhwulaningsih, menyikapi wacana pemerintah daerah yang ingin menutup lokalisasi, seperti di Kota Semarang.

“Permasalahan prostitusi di lokalisasi itu sangat komprehensif. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang nantinya ditimbulkan dangan ditutupnya lokalisasi itu,” ujar Yeti kepada Radar Semarang, Rabu (4/3).

Menurut Yeti, penutupan lokalisasi justru akan berdampak terhadap maraknya prostitusi jalanan. Sebab, para PSK yang sebelumnya beroperasi di lokalisasi akan turun ke jalanan. Sehingga hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat khususnya di Kota Semarang.

“Bagi yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu, maka itu akan menjadi sebuah kendala. Selain itu persebaran penyakit seksual juga bisa terjadi. Sebenarnya penutupan itu jika dilihat dari dampak sosialnya memang sangat luar biasa besarnya,” katanya.

Menurut dia, solusi yang paling tepat dalam menangani prostitusi di Kota Semarang yaitu dengan pengelolaan lokaisasi tersebut secara baik. Pemindahan lokasi lokalisasi, lanjutnya, juga dapat menjadi solusi guna menekan angka prostitusi. Selain itu harus dilakukan pembinaan secara prefentif.”Kalau ditutup tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan adanya lokalisasi pengawasan dan pengendalian praktik prostitusi akan lebih mudah. Sehingga dampak negatif sosial yang ditimbulkan akan dapat ditekan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso mengatakan, penanganan pelacuran membutuhkan perencanaan yang matang. Mengentaskan para penghuni lokalisasi bukanlah hal yang mudah. “Harus ada planning misal ditahun pertama itu sosialisasi, terus ditahun kedua misalnya terus beri ketrampilan, dan akhirnya mereka bisa dientaskan. Kalo dilakukan secara frontal, ya akan besar dampaknya,” ujarnya.

Menurut Joko, banyak hal yang harus diperhatikan ketika bicara masalah pelacuran. Karena masalah tersebut menyangkut banyak pihak, bukan hanya para pelaku dan pekerja seks komersial (PSK) tetapi juga masyarakat sekitarnya. “Oleh karena itu kepada Banleg yang sedang membahas raperda masalah pelacuran, harus benar-benar matang baik itu konsep maupun tahapan-tahapannya setelah disahkan,”katanya memberi masukan.

Pemkot juga kata dia, nantinya harus tegas dalam menegakkan perdanya. Selama ini menurutnya, banyak perda kurang optimal dalam penerapannya sehingga kurang bermanfaat di masyarakat. “Kita akan awasi pelaksanaaanya, jangan sampai perda ini hanya jalan ditempat atau sepotong-potong penegakkannya,” tegasnya. (ewb/zal)