SEMARANG – Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jateng ke luar negeri menjadi perhatian DPRD Jateng. Sebab, selama ini pengirimannya kerap bermasalah, dan para TKI juga sering terkena masalah di negara tetangga. Sehinga perlu dibutkan payung hukum.

Untuk itulah, dewan berharap agar Pempov Jateng bisa menertibkan PJTKI yang ada di Jateng. Banyaknya kantor PJTKI di luar Jateng menjadi salah satu problem yang harus diselesaikan. “Jika kantor di luar Jateng kemudian terjadi masalah dengan TKI Jateng, ini jelas menjadi persoalan. Karena sulit untuk mendeteksinya,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Politisi PKB ini menambahkan, Pemprov harus benar-benar menginventarisi PJTKI di Jateng. Sebab, ia menilai banyak PJTKI yang tidak jelas, sehingga membuat masalah ketika harus menyalurkan TKI. Di Jateng, dari sekitar 700 PJTKI 30 persen diantaranya kantornya diluar Jateng. “Untuk PJTKI yang terbanyak ada di Kabuapaten Kendal sekitar 70 kantor. Karena di Kendal memang banyak warga yang ikut menjadi TKI,” imbuhnya.

Zein Adv menambahkan, selama ini sudah banyak masalah yang dihadapi para TKI di Jateng. Mulai dari lamanya masa menunggu di penampungan, masalah potongan gaji yang cukup besar, sampai persoalan hukum di negara tempatnya bekerja. “Bahkan, saat kami kunjungan ke PJTKI ada para TKI yang harus menunggu sampai 1 tahun untuk bisa diberangkatkan. Ini jelas sudah tidak sesuai prosedur,” tambahnya.

Dewan bakal membuat perda tentang penempatan TKI dari Jateng. Berbagai persoalan yang dialami TKI harus menjadi perhatian semua karena mereka tidak sedikit memberikan devisa bagi negara. “Jangan kemudian mereka diperas lalu dibiarkan jika terkena masalah. Harus ada aturan yang jelas dan melindungi bagi TKI terutama di Jateng,” tambahnya. (fth/zal)