Kejati Tetapkan 8 Tersangka

168

PLEBURAN – Tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Jateng 2010-2011 bertambah menjadi 8 orang. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah menetapkan tiga pejabat Pemprov Jateng sebagai tersangka, yakni Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental (kini staf ahli gubernur); Muhammad Yusuf, mantan Kepala Biro Bina Sosial, serta Joko Suyanto, mantan ketua tim verifikasi proposal bansos. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal 2014 silam.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Hartadi, melalui Asisten Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jateng Johny Manurung menjelaskan, ada lima tersangka lain yang ditetapkan, selain ketiga tersangka di atas. Namun ia belum bersedia menjelaskan secara rinci nama kelima tersangka baru tersebut.

”Jadi, sementara ini total ada delapan tersangka yang sudah ditetapkan. Nama-namanya nanti kita tunggu saja proses penyidikan selesai. Saat ini, kami akan memfokuskan untuk melengkapi alat bukti dulu,” katanya kepada Radar Semarang.

Johny menyebutkan, kejaksaan akan menuntaskan penyidikan terhadap seluruh tersangka sebelum menyelesaikan penanganan kasus ini. ”Tiga tersangka awal yang sudah ditetapkan penuntasannya menunggu seluruh pemeriksaan selesai,” ujarnya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi ini terjadi pada pos anggaran bansos pendidikan tahun 2010, dan bansos kemasyarakatan tahun 2011. Anggaran pos bansos pendidikan berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng. Sementara penyidikan kasus bansos kemasyarakatan yang dikeluarkan Bina Sosial Pemprov Jateng.

Hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menyatakan ada indikasi penyimpangan dana sebesar Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa pertanggungjawaban memadai. Sedikitnya ada 4.241 penerima bansos kemasyarakatan 2011 di seluruh Jateng. Modusnya, menggunakan proposal fiktif dengan alamat penerima yang tidak jelas paling banyak dilakukan. Bahkan dalam satu nomor rekening tercatat menerima beberapa kali dana bansos yang dicairkan.

Penyidikan kasus dugaan korupsi ini juga terjadi di sejumlah daerah. Penanganannya dibagi-bagi per wilayah kejaksaan. Modus dugaan penyimpangan dan pola dugaan korupsi yang dilakukan, ditemukan adanya sejumlah titik sampel yang diduga fiktif. Dari sejumlah pos anggaran, ribuan penerima bansos diketahui fiktif. Beberapa modus pelaku penerima bansos, di antaranya membuat proposal fiktif. Atas proposal bansos yang disetujui, anggaran yang diterima dipotong antara 15-20 persen. Dana bansos sendiri disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa Lpj, alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana bansos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng. (mg21/aro/ce1)