SEMARANG – Maraknya aksi demo oleh para nelayan menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berujung ricuh disayangkan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengklaim Pemerintah Povinsi (Pemprov) telah berusaha membantu nelayan sehingga larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang ditoleransi.

”Ora opo-opo (tidak apa-apa) demo asalkan tidak merusak. Sebenarnya, maksud dari Bu Susi itu baik. Sebagai bagian untuk menyetop illegal fishing,” ungkap Ganjar usai memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran, Selasa (3/3).

Ganjar menjelaskan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan jauh-jauh hari. Menurutnya, dengan kebijakan tersebut saat ini banyak nelayan dari Thailand, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang tidak lagi mencuri di perairan Indonesia. Sehingga potensi kehilangan ikan 750 ribu ton tidak terjadi lagi.

”Sebenarnya para nelayan sudah diarahkan untuk menggunakan alat penangkap ikan lain seperti rawe, cikar yang tetap bisa mendapatkan hasil banyak. Minimal tidak over fishing,” imbuhnya seraya menunjukkan pesan singkat (SMS) dari Menteri Susi.

Terkait toleransi yang diberikan, lanjut Ganjar, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini para nelayan diberi waktu hingga September untuk tetap menggunakan alat cantrang untuk kapal di bawah 30 GT dan area tangkap di bawah 12 mil. Namun jika melebihi ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan. ”Hal ini tidak lain untuk mengurangi konflik dan membantu kesejahteraan para nelayan,” terangnya.

Ganjar menegaskan, jika memang alat tangkap cantrang itu merusak lingkungan ia meminta untuk dilakukan uji dengan melibatkan beberapa pihak baik tingkat provinsi maupun nasional. Sehingga semuanya dapat melihat dan membuktikannya. ”Selama ini kita hanya mengira-ngira. Bagaimana hasilnya, akan kita sosialisasikan,” tandasnya.

Oleh karena itu, doa meminta kepada para nelayan untuk selalu menyampaikan aspirasinya dengan cara damai. Jika aksi tersebut berujung keributan, maka banyak pihak yang dirugikan. ”Ini sama sekali tidak produktif. Tidak perlu buat keramaian lain, karena sudah kita bantu Bahkan sehari setelah keputusan menteri itu ada, sudah kita komunikasikan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng Djumali juga menyayangkan aksi demonstrasi nelayan yang berakhir bentrok di Batang. Ia menegaskan, jika memang ada unsur pidana yang dilakukan pada saat aksi, aparat kepolisian harus memprosesnya. Sebab, hal itu sudah di luar batas kewajaran dalam menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

”HNSI selalu mengimbau anggotanya agar tidak melakukan tindakan anarkis pada setiap aksi unjuk rasa. Kalau sampai bentrok dan ada unsur anarkisme serta pidana, harus diusut,” ujar Djumali saat dihubungi via ponselnya.

Meski begitu, Djumali tetap meminta Menteri Susi untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu. Jika kebijakan itu tetap diterapkan, ia meminta agar ada solusi bagi nelayan. Pasalnya, banyak nelayan cantrang yang kapalnya masih dalam status kredit. ”Saya yakin penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, saya meminta agar penggunaan cantrang tetap diperbolehkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Selasa (3/3) ribuan nelayan melakukan aksi unjuk rasa berlangsung di jalur Pantura Batang, Massa yang merupakan nelayan di Kabupaten Batang dan sekitarnya serentak turun ke jalan. Mereka tak hanya berorasi, tapi juga menjurus anarkis. Sejumlah fasilitas umum rusak. Pot-pot bunga hancur. Massa juga memblokir jalur utama dan membakar tali kapal dan ban bekas di ruas jalan. Akibatnya lalu lintas menjadi macet. (fai/ric/ce1)