412 Desa Belum Serahkan LPJ

145
Tavip Supriyanto. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Tavip Supriyanto. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Tavip Supriyanto. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

SEMARANG – Sebanyak 412 desa di Jawa Tengah diketahui belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng tahun 2014 lalu. Jika sampai akhir Maret 2015 nanti belum juga diserahkan, maka bantuan untuk desa-desa tersebut tahun 2015 ini tidak akan dicairkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jawa Tengah Tavip Supriyanto dalam acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran, Selasa (3/3).

Tavip menjelaskan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2015, seluruh penerima bantuan keuangan harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban. Dari total 7.809 desa dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah, tercatat baru 7.397 desa atau 94,72 persen yang telah menyerahkan LPJ. ”Jumlah desa terbanyak yang belum menyerahkan LPJ berada di Kabupaten Blora,” imbuhnya.

Beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan, lanjut Tavip, di antaranya adalah penyampaian proposal dari desa ke tingkat kecamatan yang masih tidak tepat waktu. Selain itu, jumlah personel dalam memverifikasi proposal di tingkat kecamatan dan kabupaten yang masih terbatas yakni rata-rata 2-4 orang dan perencanaan kegiatan yang kurang matang sehingga terjadi perubahan atau lokasi kegiatan.

”Sebagai solusi, kami telah menjalin koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan proposal dan membentuk tim lintas sektoral di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kami juga mendorong pemilihan dan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada skala prioritas melalui rembukan,” bebernya.

Ditambahkan, untuk tahun ini pemprov akan kembali mengucurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 344 miliar. Pemberian bantuan tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu desa prakarsa yang masing-masing mendapat bantuan Rp 40 juta, desa pemula Rp 50 juta, dan rintisan desa berdikari Rp 100 juta. ”Untuk bantuan keuangan desa tahun ini, seluruh desa harus sudah memberikan LPJ ke pemprov paling lambat 14 Oktober 2015,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kabupaten yang tepat waktu dalam melaporkan LPJ. Di antaranya Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Sukoharjo, Temanggung, dan Wonogiri. Selain itu, ia juga mengimbau bagi daerah yang belum melaporkan untuk segera menyelesaikannya.

”Yang belum lapor, akan kita tagih. Jika ada bentuk penyelewengan, atau indikasi dipakai untuk kepentingan pribadi, akan diperiksa oleh BPK. Sejak awal kami juga sudah libatkan pihak kejaksaaan untuk membantu menanganinya,” tandasnya. (fai/ric/ce1)