AMANKAN PUPUK SUBSIDI : Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang mengamankan 7 ton pupuk bersubsidi yang diangkut menggunakan truk H 1850 AL, Senin (2/3) kemarin. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
AMANKAN PUPUK SUBSIDI : Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang mengamankan 7 ton pupuk bersubsidi yang diangkut menggunakan truk H 1850 AL, Senin (2/3) kemarin. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
AMANKAN PUPUK SUBSIDI : Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang mengamankan 7 ton pupuk bersubsidi yang diangkut menggunakan truk H 1850 AL, Senin (2/3) kemarin. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang, berhasil membongkar kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Tidak tanggung-tanggung, pupuk jenis SP-36 dan Urea yang disita sebanyak 140 sak atau seberat 7 ton yang diangkut menggunakan truk H 1850 AL.

Polisi berhasil mengungkap setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan penyelewengan distribusi pupuk tersebut. Begitu ada pengiriman pupuk yang diangkut truk H 1850 AL yang dikemudikan Winarto, 51, warga Sengrong, Bringin, langsung dihentikan. Polisi lantas melakukan pemeriksaan dan ternyata pupuk tersebut milik, Romtini, 45, warga Pringapus, Kabupaten Semarang yang akan dijual bebas kepada para petani di wilayah Bringin.

“Begitu ada informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan penyelidikan. Ternyata benar ada penjualan pupuk bersubsidi tidak pada tempatnya dengan harga jual melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Truk beserta pupuk sebanyak 7 ton dan sopirnya langsung diamankan untuk dimintai keterangannya,” tutur Kapolres Semarang, AKBP Muslimin Ahmad, Senin (2/3) kemarin.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, truk tersebut mengangkut 134 sak pupuk bersubsidi terdiri atas 30 sak pupuk urea dan 104 sak pupuk SP-36 milik penjual bernama Romtini. Selain itu, ada 6 sak pupuk bersubsidi jenis SP-36 milik Ngatemo. Masing-masing sak beratnya 50 kilogram sehingga total beratnya 7 ton. Sopir mengaku hanya disuruh mengirim pupuk oleh seorang penjual bernama Romtini.

Kapolres menambahkan, pupuk tersebut dijual Rp 125.000 per sak, padahal sesuai ketentuan pemerintah, pupuk tersebut dijual kepada petani sebesar Rp 85.000-90.000 per saknya.

“Pelaku kami jerat Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi juncto Pasal 4 huruf a Perpu 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Peraturan Presiden No 15 tahun 2011. Kami tidak menerapkan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 2 tahun,” kata Kapolres.

Sementara itu, sopir truk Winarto mengatakan bahwa dirinya tidak tahu jika yang diangkutnya itu adalah pupuk bersubsidi. Winarto mengaku hanya disuruh mengangkut pupuk tersebut menuju Bringin. “Sekali mengantarkan pupuk, saya mendapat upah Rp 100.000 dari Bu Romtini,” kata sopir truk pengakut pupuk Winarto. (tyo/ida)