SEMARANG – Sejumlah perwakilan nelayan di Jateng mengadu ke DPRD Jateng. Mereka mengaku resah dengan berbagai kebijakan dan kondisi hukum di laut yang tidak jelas. Selain itu, nelayan mengadukan lamanya prosedur pembuatan izin kapal.

Para nelayan mengaku selama ini terkesan dibuat terlunta-lunta untuk mengurus masalah perizinan kapal. Bahkan untuk pengurusan izin satu kapal saja memerlukan waktu sampai satu tahun lamanya. ”Padahal semua persyaratan sudah kami lengkapi. Ini kan waktu yang sangat lama, jelas membuat nelayan sengsara,” kata seorang nelayan Jateng, Agus Suwawi.

Ia menambahkan, agar kapal bisa digunakan beroperasi, nelayan harus mengurus setidaknya 27 dokumen. Baik yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan serta di Dinhubkominfo Jateng. Terlalu lamanya perizinan, karena selama ini tidak ada sosialisasi dari instansi terkait. Pemerintah baik Pemprov Jateng maupun Pemkab terkesan hanya diam saja tanpa melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada nelayan. ”Jadi bisa dikatakan banyak nelayan yang kebingungan ketika hendak mengurus izin atau perpanjangan. Akhirnya tidak sedikit yang menggunakan jasa calo, itu pun juga tetap lama,” imbuhnya.

Para nelayan berharap agar pemerintah bisa mempermudah perizinan dan tidak mempersulit. Sebab, ribuan nelayan menggantungkan hidup dari menangkap ikan di laut. Ketika perizinan lamban, otomatis pendapatan nelayan akan hilang. ”Kedatangan kami juga ingin agar dewan memfasilitasi nelayan agar bisa bertemu dengan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Kami ingin menyampaikan uneg-uneg dan keresahan kaum nelayan di Jateng,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, bakal mendorong pemerintah lebih transparan dan mempermudah perizinan bagi nelayan. Nelayan selama ini memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terkait dengan masalah kesejahteraan. ”Kami berharap perizinan bisa dipermudan dan lebih efisien,” katanya. Dewan bakal memfasilitasi nelayan agar nasib mereka lebih diperhatikan pemerintah. (fth/ric/ce1)