SEKAYU – Usaha Pemkot Semarang menertibkan praktik pelacuran yang akan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) mendapat apresiasi dari Ketua Resos Argorejo Sunan Kuning (SK), Suwandi.

Menurutnya, selama ini, tepatnya sejak tahun 2003 resos yang dipimpinnya itu telah melakukan sejumlah program yang intinya sejalan dengan keinginan DPRD dan pemkot yakni mengentaskan para penghuni resos agar bisa kembali ke masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhormat.

”Ada tiga program, yakni kesehatan, pengamanan dan pengentasan. Saat itu ada pertemuan mucikari senasional di Semarang dan menyepakati bahwa istilah lokalisasi digantikan dengan resosialisasi. Sejak itulah dilaksanakan tiga program itu tadi,” ujarnya, Senin (2/3).

Suwandi menjelaskan, ada perbedaan yang signifikan antara istilah lokalisasi dan resosialisasi. Jika lokalisasi hanya berorientasi pada prostitusi dan materi saja, sedangkan resosialisasi menekankan pada rehabilitasi dan menyiapkan pekerja seksual kembali ke masyarakat.

Dari 3 program yang telah dijalankan itu, lanjut Suwandi, banyak perubahan yang terjadi. Para penghuni resos diberi keterampilan seperti menjahit dan memasak, pengecekan kesehatan 3 bulan sekali dan dilatih untuk menabung serta diarahkan membuka usaha.

”Kami akui yang sulit itu program pengentasan. Walaupun tiap 3 tahun harus ada pengurangan jumlah penghuni resos, namun memang tidak bisa semudah itu. Sampai-sampai kami larang PSK Dolly masuk Sunan Kuning. Selain banyak yang kena AIDS, itu juga sebagai salah satu cara menekan jumlah penghuni resos,” tegasnya.

Sulitnya mengentaskan para PSK dari pekerjaan yang dijalaninya itu menjadi perhatian utama para pengelola resos. Walaupun pihaknya sering mengundang para kai atau ulama untuk memberikan ceramah namun belum memberikan efek dampak yang besar.

Menurut Suwandi, hasil dari tiga program yang dijalankan sejak tahun 2003 itu cukup bagus. Hal itu terlihat dari berkurangnya jumlah penghuni Resos Argorejo. Berdasarkan data LSM Lentera ASA yang merupakan mitra kerja resos menyebutkan bahwa di tahun 2011 ada 700 PSK kemudian di bulan Desember 2014 berkurang menjadi 570 orang dan di akhir bulan Maret 2015 terus berkurang menjadi 476 PSK. ”Itu artinya apa yang kita lakukan sejalan dengan keinginan DPRD dan Pemkot bahwa memang persoalan pelacuran harus diatasi. Terus berkurang kan jumlah PSK di Sunan Kuning. Sejak SK jadi resosialisasi, banyak daerah lain studi banding ke sini hanya untuk membuat perda soal pelacuran,” tambahnya.

Hanya saja, pihaknya menolak jika ada kebijakan penutupan resos yang pernah dilakukan pada saat Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri. Hal itu dikarenakan harus ada konsep yang jelas dan persiapan yang matang agar nantinya lokalisasi ditutup, sudah ada solusinya. Resos yang dipimpinnya itu pun terus berupaya agar penghuni resos berkurang.

Senada dengan Suwandi, Koordinator Lapangan Griya Asa, Ari Istiyadi menyampaikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikannya ini bertugas melakukan pendampingan terhadap para penghuni resos.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berniat menutup lokalisasi sangat kontraproduktif. Karena pemerintah melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) menegaskan untuk terus melakukan pengawasan dan intervensi terhadap HIV/AIDS. Sedangkan apabila resosialisasi ditutup, akan sulit melakukan sebuah pengawasan karena pekerja seksual bebas berkeliaran di jalanan. ”Masyarakat akan dirugikan dengan berkeliarannya pekerja seksual di jalanan. Sedangkan apabila resosialisasi tidak dibubarkan maka pengawasan HIV/AIDS dan alih profesi bagi pekerja seksual dapat diupayakan,” pungkas Ari. (ewb/zal/ce1)