Janji Permudah Izin Penambangan

160
NGOTOT : Sejumlah sopir truk saat memprotes penutupan galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, beberapa waktu lalu. (Adityo dwi/radar semarang)
NGOTOT : Sejumlah sopir truk saat memprotes penutupan galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, beberapa waktu lalu. (Adityo dwi/radar semarang)
NGOTOT : Sejumlah sopir truk saat memprotes penutupan galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, beberapa waktu lalu. (Adityo dwi/radar semarang)

SEMARANG – Setelah sempat tidak menemukan hasil pada pertemuan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Senin (2/3) kembali mengundang para sopir truk serta pelaku jasa transportasi untuk melakukan diskusi. Pertemuan diselenggarakan secara tertutup dan terbatas di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah di Jalan Madukoro, Semarang.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ditemui usai pertemuan mengatakan bahwa pihaknya telah memenuhi apa yang ia janjikan ketika ratusan sopir menggeruduk kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan Semarang, beberapa waktu lalu. Menurutnya, dirinya akan selalu konsisten dengan ucapannya. ”Kalau saya sudah ngundang, pasti akan saya penuhi,” ungkapnya.

Ditanya hasil pertemuan dengan beberapa perwakilan dari para sopir yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng tersebut, Ganjar menegaskan bahwa pemprov selalu mengakomodasi aspirasi dari masyarakatnya. Jika mereka meminta izin penambangan galian C dipermudah, maka hal tersebut dapat dilakukan. ”Silakan ajukan izin, semua caranya telah diatur oleh ESDM,” imbuhnya.
Adapun terkait tuntutan tuntutan toleransi atas Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) pada Jembatan Timbang (JT) hingga 75 persen, Ganjar balik bertanya apakah mungkin peraturan itu diterapkan. Pasalnya, hal itu menyangkut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Jembatan Timbang yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dikatakan, dalam UU tersebut bahkan disebutkan muatan lebih dari nol persen harus ditilang.
”Sebenarnya saya sudah tawarkan untuk revisi atas Perda tersebut. Asalkan ada justifikasi dari ahli yang membenarkan argumennya. Sebab, jika toleransi ini dinaikkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan,” bebernya didampingi Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng Satriyo Hidayat.

Terkait tuntutan untuk mengembalikan alat berat dan truk yang telah disita oleh pemprov, Ganjar menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Jika ingin mendapatkannya kembali maka harus mengajukan permohonan kepada Polda Jateng. ”Saya hanya butuh dukungan dari masyarakat saja, kalau masyarakat tidak mendukung ya tidak jadi, rusak semua, termasuk tatanan yang ada,” pungkasnya seraya meninggalkan lokasi.

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah memetakan daerah-daerah mana saja yang diperbolehkan untuk dilakukan penambangan. Yaitu di sekitar daerah hulu yang belum ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Jika kebetulan daerah tersebut masuk taman nasional, maka perlu dikomunikasikan dulu dengan pihak terkait.

”Mekanisme pengajuannya jelas. Yaitu dalam waktu 50 hari. Sampai sekarang belum ada yang mengajukan izin ke kami karena sebelumnya mereka telah mengizinkan ke Bupati. Saya telah minta mereka untuk mencabutnya dan mengajukan ke kami,” bebernya.

Terkait alat berat dan sejumlah truk yang disita, Teguh mengaku telah memfasilitasi mereka untuk mengajukan surat kepada Kapolda Jateng yang intinya meminjam sementara barang bukti tersebut untuk digunakan bekerja hingga proses hukum selesai. ”Adapun jumlah kendaraan yang diizinkan tergantung nanti hasil dari permohonan ke Polda Jateng,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan Radar Semarang di lokasi, dalam pertemuan tersebut pihak pemprov diwakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekda Jateng Sri Puryono, Kepala Dinhubkominfo Satriyo Hidayat, Kepala ESDM Teguh Dwi Paryono, Kepala Biro Humas Sinoeng NR, dan perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Sementara dari API hanya diwakili empat orang. Salah satunya adalah Ketua API Jateng Suroso.

Yang sedikit aneh, Suroso saat dimintai keterangan terkait pertemuan tersebut mengaku tidak tahu. Ia bahkan menyatakan tidak mengerti jika ada Gubernur Jateng di sana. ”Saya hanya ngurus administrasi saja di sini. Sudah ya,” ujarnya seraya menuju mobil sedan bernopol H 7161 SG.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Independen (SPI) Suwardiyono yang juga menjadi anggota API saat ditemui terpisah enggan menjelaskan secara rinci mengenai hasil pertemuan tertutup dengan kalangan eksekutif dan kepolisian itu. ”Sudah mengarah pada titik temu,” katanya singkat sambil berlalu meninggalkan para awak media. (fai/ric/ce1)