Alwin Basri. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Alwin Basri. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Alwin Basri. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

SEMARANG – Komisi D DPRD Jateng sedang menggodok raperda standardisasi jalan di Jateng. Raperda ini dibutuhkan karena belum ada standar kualitas jalan di provinsi ini. Selain pembangunan jalan, juga dibahas berbagai pendukung jalan. Mulai dari gorong-gorong sampai dengan pembatas jalan.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri mengatakan, dalam raperda itu nanti akan dibahas berbagai kebutuhan untuk pembangunan jalan di Jateng. Mulai dari kelebaran jalan, ketebalan jalan, sampai pembatas keamanan jalan. ”Jadi nanti ketika Dinas Bina Marga mau membangun jalan sudah ada aturan yang jelas. Berapa lebarnya dan ketebalan jalannya,” katanya.

Saat ini, tim teknis sedang menggodok berbagai aturan dalam raperda tersebut. Ia mengakui selama ini masih belum ada aturan yang jelas terkait dengan standardisasi jalan di Jateng. Sehingga pembangunannya asal-asalan dan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. ”Jadi ya bisa dilihat banyak jalan yang rusak. Karena memang belum ada aturan untuk pembangunan jalan,” imbuhnya.

Alwin menambahkan, untuk standardisasi jalan sejauh ini sudah diterapkan di Jakarta. Ia mencontohkan, untuk jalan dengan lebar 12 meter dan tebal yang sudah ditentukan bisa bertahan selama 10 tahun. Artinya selama masa itu tidak perlu membangun jalan, dan hanya melakukan perawatan yang rutin. ”Ini baru pertama kali di Jateng, karena sebelumnya belum pernah ada aturan seperti ini,” tambahnya.

Meski begitu, untuk mewujudkan raperda standardisasi jalan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Harus ada kajian mendalam ke sejumlah daerah di Jateng. Sebab diakui atau tidak, kondisi dan kontur lahan yang akan dijadikan jalan cukup bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Apalagi di Jateng ada setidaknya 35 kabupaten/kota. ”Jadi nanti untuk standardisasi jalan ya tetap menyesuaikan dengan kondisi lokasi sekitar, tidak bisa disamaratakan,” tambahnya. (fth/ric/ce1)