Alwin Basri. (RICKY FITRIYANTO/RADAR SEMARANG)
Alwin Basri. (RICKY FITRIYANTO/RADAR SEMARANG)
Alwin Basri. (RICKY FITRIYANTO/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemprov Jateng kini memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pertambangan di kabupaten/kota. Kewenangan ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD Jateng menilai, kewenangan ini harus benar-benar dimanfaatkan pemprov untuk mengelola pertambangan di Jateng.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri mengatakan, kewenangan itu harus benar-benar digunakan secara optimal. Pemprov Jateng harus lebih berani dan tegas untuk mengelola masalah pertambangan di Jateng. Sebab selama ini pemerintah daerah terkesan tidak tegas untuk menindak tambang ilegal. ”Jika penambangan melanggar atau tidak berizin, pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Jangan dibiarkan saja,” katanya.

Ia menambahkan, pertambangan di Jateng lebih banyak yang tidak resmi. Pemprov Jateng harus memetakan mana lokasi yang bisa digunakan untuk penambangan dan yang tidak. Selain itu, harus ada kajian mendalam terkait dengan penambangan di Jateng. ”Boleh menambang, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jangan asal menambang kemudian lari begitu saja,” tambahnya.

Dewan menilai kebijakan itu jelas menguntungkan Pemprov Jateng. Sebab, selama kewenangan di tangan kabupaten/kota, penambangan di daerah semakin marak. Ironisnya, banyak penambangan ilegal yang mulai bermunculan. ”Dengan pengelolaan di pemprov, jadi pengawasannya bisa lebih diperketat,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl.

Untuk perizinan, dia meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng harus turun langsung ke lokasi. Sehingga, bisa mengetahui secara detail bagaimana kondisi sekitar. Mulai lingkungan maupun kondisi masyarakat sekitar. ”Kalau masalah perizinan harus benar-benar diperketat. Harus ada kajian yang lebih mendalam terkait dengan dampaknya di kemudian hari,” imbuhnya.

Ia menambahkan, di Jateng banyak galian C yang tidak memiliki izin resmi. Bahkan banyak galian C yang tidak mempertimbangkan lingkungan sekitar dengan menambang semaunya. Dan parahnya, selama ini kondisi seperti itu terkesan dibiarkan dan tidak ada penindakan tegas. ”Kalau memang ilegal langsung tutup. Pemprov harus lebih tegas, ini untuk masa depan Jateng,” tambahnya. (fth/ric/ce1)