Di-PHK, Ratusan Orang Alih Profesi

168
JASA PERBAIKAN : Ratusan nelayan dan mantan pekerja galangan kapal yang di-PHK telah beralih profesi menjadi tukang memperbaiki jala rusak serta membuat jala baru. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
JASA PERBAIKAN : Ratusan nelayan dan mantan pekerja galangan kapal yang di-PHK telah beralih profesi menjadi tukang memperbaiki jala rusak serta membuat jala baru. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
JASA PERBAIKAN : Ratusan nelayan dan mantan pekerja galangan kapal yang di-PHK telah beralih profesi menjadi tukang memperbaiki jala rusak serta membuat jala baru. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

BATANG-Setelah di-PHK dari perusahaan galangan kapal, ratusan buruh nelayan mulai beralih profesi. Sebagian mereka membuka jasa perbaikan jala. Di antaranya, di Kelurahan Klidang Lor, Karangasem Utara, Kecamatan/Kabupaten Batang dengan biaya yang lebih murah, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di pantura. Jasa perbaikan jala ini, dilakukan secara berkelompok, bukan lagi perorangan.

Kusnadi, 43, nelayan Kelurahan Klidang Lor, mengungkapkan bahwa adanya Peraturan Pemerintah (Permen) Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, mempersempit ruang gerak nelayan dalam mencari ikan atau nafkah. “Kini banyak nelayan yang tidak lagi melaut di kapal besar, serta banyaknya buruh galangan yang diberhentikan karena tidak ada lagi order,” tandasnya.

Menurutnya hanya dengan perahu kecil, nelayan bisa melaut dengan tidak menggunakan alat pukat hela dan pukat tarik. Namun cuaca yang tidak bersahabat, tidak memungkinkan bagi nelayan untuk melaut. “Pekerjaan yang paling memungkinkan ya menjadi nelayan dengan perahu kecil atau memperbaiki jala milik nelayan lain,” ungkap Kusnadi.

Atas kondisi tersebut, imbuhnya, nelayan perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Nelayan membutuhkan adanya bantuan dari Pemkab Batang. Misalnya, pelatihan ketrampilan lain agar bisa bekerja dan beralih profesi. “Kami inginnya ada bantuan modal kerja untuk memulai usaha. Kalau hanya mengandalkan jasa perbaikian jala, hasilnya hanya cukup untuk makan pada hari ini saja,” kata Kusnadi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Batang, Nasikhin menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian khusus untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensi nelayan, khususnya bagi mereka yang tidak lagi bekerja. Selama ini Pemkab Batang sudah melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan berupa modal kerja pada kelompok nelayan.

“Selama ini pelatihan pemberdayaan pengelolaan tambak ikan tawar dan pemberian bibit ikan sudah dilakukan. Tahap awal, kami akan menampung aspirasi nelayan, terkait adanya Permen KKP 2/2015. Hal tersebut juga menjadi bahan kajian kami untuk melangkah selanjutanya,” tutur Nasikhin. (thd/ida)