PHK KARYAWAN : Ratusan pekerja galangan kapal di-PHK, karena tidak ada lagi order pembuatan kapal di galangan Sigandu Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
PHK KARYAWAN : Ratusan pekerja galangan kapal di-PHK, karena tidak ada lagi order pembuatan kapal di galangan Sigandu Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
PHK KARYAWAN : Ratusan pekerja galangan kapal di-PHK, karena tidak ada lagi order pembuatan kapal di galangan Sigandu Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

BATANG-Ratusan buruh yang bekerja di galangan kapal Desa Sigandu, Kecamatan/Kabupaten Batang, sudah sepekan terakhir diberhentikan dari pekerjaannya. Pasalnya beberapa pengusaha pembuat kapal, tidak lagi membuat kapal sejak adanya Peraturan Mentri (Permen) Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) nomor 2 tahun 2015 tertanggal 8 Januari 2015, tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik.

Suyono, 52, kepala tukang kayu asal Kelurahan Klidang Lor, Kecamatan Batang, yang bekerja di galangan kapal Sigandu, mengungkapkan bahwa dirinya beserta 30-an pekerja mulai bulan depan tidak lagi bekerja. Pasalnya, pihak pimpinan tempatnya bekerja, tidak lagi menerima pesanan pembuatan kapal besar.

“Pekerjaan yang saya lakukan, seminggu lagi akan selesai. Setelah itu, kami bersama rekan lain, tidak lagi bekerja di galangan kapal karena tidak ada pesanan membuat kapal,” ungkap Suyono.

Hal tersebut dibenarkan oleh Purnoto, 42, pemilik usaha galangan kapal asal Kelurahan Klidang Lor. Menurutnya, sejak adanya Permen KKP 2/2015 tersebut, pihaknya tidak lagi membuat kapal ukuran besar, sehingga nyaris tidak ada kegiatan.
“Sejak adanya Permen KKP nomor 2/2015, pesanan pembuatan kapal menurun. Bahkan pesanan yang telah diorder pun ikut dibatalkan. Karena takut dengan adanya Permen KKP tersebut,” kata Purnoto.

Padahal, kata Purnoto, selama ini dirinya dalam sebulan menerima pesanan pembuatan kapal sekitar 7 unit kapal dengan memperkejakan 200-an karyawan. Namun dengan adanya Permen KKP tersebut, ratusan karyawannya terpaksa diberhentikan, karena tidak ada order.

Kata Purnoto, Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya meninjau ulang kebijakannya. Pasalnya, kebijakannya justru membunuh mata pencarian buruh galangan dan buruh nelayan pada kapal besar. “Dengan adanya Permen baru itu, yang di-PHK tidak saja buruh pada galangan kapal, tapi juga buruh nelayan yang bekerja pada kapal besar yang menggunakan pukat hela dan pukat tarik dalam mencari ikan di laut,” tandas Purnoto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Batang, Nasikhin menuturkan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi nelayan, terkait adanya Permen KKP tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik.

“Semua aspirasi nelayan kami tampung dan akan kami bicarakan dengan Bupati Batang untuk disampaikan pada Menteri Kelautan dan Perikanan,” tutur Nasikhin. (thd/ida)