SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan terus mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) di provinsi ini untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam setiap menyusun laporan keuangannya. Sebab, melalui metode ini proses pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Sehingga bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.

”Memang hal tersebut menjadi tantangan saat ini. Ada beberapa perubahan yang harus diperhatikan seperti sumber daya, sistem aplikasi dan akuntansi. Akan kita lakukan semacam pemeriksaan kinerja seberapa siap pemda dalam melaksanakan accounting,” ungkap Hery Subowo usai menerima mandat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng.

Hery menjelaskan, dari 35 kabupaten/kota dan 1 pemerintah provinsi, baru tiga daerah yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Yaitu Kota Semarang, Jepara dan Banyumas. Dari tiga daerah tersebut akan dilihat bagaimana kesesuaiannya. Sehingga jangan sampai menimbulkan kegamangan di pemda lainnya. ”Sebenarnya kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual ini berlaku sejak lama. Hanya saja diundur karena dirasa belum siap,” imbuhnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaaan berdasarkan standar. Sehingga jika tidak sesuai standar akan berpengaruh terhadap opini yang diberikan. Disebutkan, selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Jateng yang ditandai dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2013 untuk 11 pemerintah daerah. Sedangkan 25 pemda lainnya memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ”Memang kesulitan untuk menyusun laporan keuangan semakin bertambah. Namun jika tidak diperhatikan,dikhawatirkan terjadi penurunan,” terangnya.

Hery Subowo merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng yang baru menggantikan Cris Kuntadi yang telah bertugas sejak 23 Juli 2014. Hery sebelumnya menjabat sebagai kepala Auditorat IIIA Auditorat Utama Keuangan Negara III yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada MPR, DPR, DPD, MA, KY, dan lembaga terkait di lingkungan entitas. Sementara Cris Kuntadi menempati jabatan baru sebagai inspektur Jenderal pada Kementerian Perhubungan. (fai/ric/ce1)