28.3 C
Semarang
Jumat, 13 Desember 2019

Diminta Awasi Pj Kepala Daerah

Must Read

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

MASRUHAN SAMSURIE. (Radar Semarang Files)
MASRUHAN SAMSURIE. (Radar Semarang Files)

SEMARANG – DPRD Kabupaten/Kota diminta mengawasi Penjabat (Pj) kepala daerah yang akan menggantikan bupati/wali kota yang masa jabatannya habis. Penempatan Pj dikhawatirkan akan dimanfaatkan incumbent guna memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsurie mengatakan penunjukan Pj kepala daerah merupakan wewenang gubernur. Namun harus sesuai dengan syarat dan kriteria. ”Memang itu hak gubernur. Tapi kami minta DPRD di kabupaten/kota harus mengawasi kinerjanya. Karena ini tahun politik,” ujar Masruhan.

Seorang kepala daerah, menurut Masruhan, harus netral. ”Kami akan ikut memantau. Bagaimanapun pemimpin harus netral. Jangan sampai membuat kebijakan yang merugikan masyarakatnya, apalagi menguntungkan incumbent,” kata Ketua DPW PPP Jateng ini.

Terpisah, Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan akan menambah jumlah Pj dari 16 menjadi 21 orang. Sesuai dengan hasil revisi UU Pilkada oleh DPR RI, Pilkada serentak diikuti oleh daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 dan semester awal 2016. Lima bupati yang habis masa jabatan di semester pertama 2016 adalah Pemalang, Grobogan, Demak, Sragen dan Pekalongan.

Namun, lanjutnya, Pj untuk lima kabupaten tersebut akan diberikan tugas jika incumbent nyalon lagi. ”Kalau mereka nyalon lagi, ya tidak boleh menjadi penjabat. Kalau tidak nyalon, ya tetap jadi bupati. Kan masa jabatannya masih,” kata Puryono.

Calon Pj akan mengikuti tes wawancara oleh gubernur. Saat ini pejabat dari provinsi yang memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Pj ada 59 orang. Mereka adalah pejabat eselon II, golongan IV B dan pendidikan minimal S1. ”Jika dalam wawancara nanti mereka mengaku akan ikut nyalon, ya jelas tidak masuk dalam kriteria sebagai Pj,” tegasnya. (ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Rombak Kurikulum

Reformasi besar-besaran. Di bidang kurikulum pendidikan. Itulah instruksi Presiden Joko Widodo. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Kemarin. Kata 'reformasi' saja sudah sangat ekstrem. Apalagi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -