EMOSI: Sejumlah anggota API Jateng mulai berhamburan meninggalkan lokasi pada saat Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono belum selesai menjelaskan. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
EMOSI: Sejumlah anggota API Jateng mulai berhamburan meninggalkan lokasi pada saat Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono belum selesai menjelaskan. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
EMOSI: Sejumlah anggota API Jateng mulai berhamburan meninggalkan lokasi pada saat Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono belum selesai menjelaskan. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Puluhan sopir truk dan pelaku jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah, Rabu (25/2) kemarin, kembali mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Mereka menagih janji pemerintah yang akan memberi jawaban terkait tiga tuntutan rakyat (tritura) yang telah mereka ajukan sebelumnya.

Yakni, menolak JBI (Jumlah Berat Diizinkan) Jembatan Timbang sebesar nol persen dan memberlakukan toleransi 75 persen, mempermudah izin galian C, serta mengembalikan seluruh armada dan alat berat yang disita pemerintah tanpa syarat.

Namun bukannya mendapat kepastian jawaban, mereka merasa dipermainkan. Proses pembahasan yang dilakukan bersama Pemprov yang diwakili Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, (Dishubkominfo) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng tidak menghasilkan titik temu. Akhirnya mereka meninggalkan lokasi dan mengancam akan melakukan demonstrasi lagi menutup semua jalur pintu masuk Jawa Tengah.

”Kami ke sini dengan harapan tiga tuntutan dipenuhi. Karena ini menyangkut masyarakat banyak. Kemarin kami demo dan dijanjikan hari ini ada keputusan. Kenyatannya dipermainkan kayak bola pingpong,” ujar Koordinator Umum API Jateng, Suroso sebelum meninggalkan Kantor Dishubkominfo Jateng.

Suroso menilai, janji yang diberikan pemerintah adalah janji palsu dan omong kosong. Oleh karenanya, ia bersama dengan ribuan anggota lainnya mengancam akan kembali melakukan aksi mogok dengan cara menutup jalur pantura hingga tiga tuntutannya terpenuhi. Bagi mereka, kebijakan gubernur perlahan-perlahan telah membunuh kehidupan para sopir dan penambang galian C. ”Untuk waktunya, tinggal kesepakatan rekan-rekan. Nanti kami laksanakan secara tiba-tiba,” imbuhnya.

Disinggung apakah tidak akan meresahkan masyarakat dengan melakukan aksi tersebut, Suroso menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan juga untuk kepentingan masyarakat. Jika pemerintah sudah tidak memperhatikan kehidupan masyarakat kecil lebih baik dilawan saja. ”Kami sudah diajak berperang. Apalagi teman-teman sudah biasa hidup keras,” tantangnya.

Berdasarkan pantauan Radar Semarang di lokasi, sebelum pertemuan dimulai mereka telah menyatakan kekecewaannya lantaran tidak ditemui langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Setelah dijelaskan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di Solo, disepakati pembahasan tetap dilanjutkan. Dengan catatan, para pihak yang hadir dapat memberikan keputusan. ”Kami telah punya pengalaman buruk dengan DPRD Jateng. Mereka menyatakan bersedia menyampaikan kepada gubernur, nyatanya tidak ada tindakan,” ujar Sekjend API Jateng, Indartono.

Setelah mendengarkan semua keluhan dan keberatan yang disampaikan oleh beberapa anggota API, Kepala Dishubkominfo Jateng, Satriyo Hidayat menyatakan bahwa tuntutan untuk memberikan toleransi 75 persen atas JBI tidak bisa dilakukan. Pasalnya JBI kaitannya dengan teknis yang sudah ditetapkan. Selain itu, tidak ada yang berani menjamin tentang keselamatan di jalan jika tuntutan tersebut dilaksanakan. ”Kami keberatan untuk itu (tuntutan). Kebijakan ini tidak hanya berlaku pada kendaraan pengangkut pasir tetapi semua kendaraan yang melebihi muatan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono menyatakan bahwa terkait kemudahan perizinan melakukan penambangan galian C telah ditentukan batas-batas waktunya. Para penambang harus mengajukan Izin Usaha Penambangan (IUP) eksplorasi sebelum mendapatkan IUP operasi produksi.

”Kami tentu tidak akan memberikan izin atas tempat yang dilarang seperti kawasan konservasi. Selain itu, ada juga kawasan-kawasan yang hanya boleh dilakukan untuk pertambangan rakyat sehingga tidak diperkenankan menggunakan alat berat mekanik,” terang Teguh menyatakan saat ini belum ada pengajuan izin yang masuk kepadanya.

Terkait tuntutan pengembalian seluruh armada dan alat berat yang disita pemprov, Teguh menegaskan bahwa hal itu telah menjadi kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jateng. Dinas ESDM hanya ketempatan untuk penitipan barang bukti. ”Kalau mau dikembalikan harus meminta surat ke sana. Setelah diizinkan, baru dapat kami berikan,” imbuhnya.

Mendengar penjelasan tersebut, sontak saja membuat seluruh anggota API Jateng naik pitam. Mereka yang sebelumnya duduk di kursi kemudian berdiri dan hendak meninggalkan ruangan. Kata-kata makian tidak terlepas dari mulut mereka. Bahkan ada salah satu oknum yang berani melempar nasi kotak yang telah disediakan di hadapan dua kepala dinas terkait. (fai/ida/ce1)