Merapat ke Pengurus yang Diakui Pemerintah

115

SEMARANG – DPW PPP Jawa Tengah masih menegaskan sikapnya untuk mendukung kepengurusan yang diakui pemerintah. Kendati sejauh ini, DPW PPP Jateng masih menunggu keputusan final terkait dengan kisruh kepengurusan di tingkat pusat.

Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan kubu Suryadharma Ali. Putusan PTUN itu sekaligus menganulir surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly yang mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya.

”Itu baru putusan awal dan sepertinya bakal ada upaya banding dari Kemenkumham. Jadi kami (DPW PPP Jateng, Red) masih menunggu keputusan selanjutnya,” kata Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie.

Wakil Ketua Bidang Advokasi DPW PPP Jateng, M. Sahir menambahkan, sengketa PTUN itu antara pemerintah dengan PPP Kubu Suryadharma Ali. Secara hukum, jelas persoalan itu masih belum rampung. Karena pihak pemerintah akan melakukan banding. ”Jika dilihat, ini prosesnya masih panjang,” katanya.

Ia menambahkan, putusan dari PTUN itu masih belum inkrah. Sehingga sejauh ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk memiliki kekuatan hukum, setidaknya ada dua alasan. Pertama pihak yang dikalahkan tidak melakukan upaya hukum. Atau yang kedua ketika sudah masuk putusan MA.

”Untuk sementara ini, putusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu masih sah dan berkalu. Kecuali nanti sudah ada inkrah,” tambah praktisi hukum ini.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Taj Yasin berharap agar tidak ada upaya banding. Jangan sampai kisruh di tubuh PPP terus berlarut-larut. ”Keputusan ini harus dihormati,” katanya.

Ia berharap semua kader partai bisa saling bersatu untuk membesarkan PPP. Dualisme kepengurusan juga harus disudahi demi masa depan partai. Apalagi di Jateng bakal ada hajatan Pilkada di 21 kabupaten/kota. ”Kami berharap agar ada upaya damai antar kedua belah pihak. Ini semua untuk kepentingan dan membesarkan PPP,” tambahnya. (fth/ida/ce1)