DEMAK – Kesbangpolinmas Demak mencatat, masih ada 6 partai politik (parpol) yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait dana bantuan politik (banpol) tahun anggaran 2014. Pada hasil pemilu 2009, dari 12 parpol yang ada, tiga parpol diantaranya belum beres LPJ-nya untuk banpol tahap pertama 2014. Yaitu, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Hanura. Kebetulan, partai-partai tersebut tidak mendapatkan kursi pada pileg lalu.

Sedangkan, untuk hasil pileg 2014 dari 9 parpol yang ada, partai yang belum menyerahkan LPJ banpol untuk tahap kedua juga ada tiga partai. Yakni, PAN, Partai Demokrat dan PKS. Partai-partai lain yang sudah menyelesaikan LPJ banpol yaitu, PKB, PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PPP, dan Partai Gerindra.

Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpolinmas Demak, Sujanarto mengatakan, mestinya LPJ sudah selesai satu bulan setelah tutup tahun atau setidaknya akhir Januari 2015 lalu. “Kalau belum serahkan LPJ dan LHP BPK, konsekuensinya dana banpol berikutnya untuk tahun ini belum bisa dicairkan bagi parpol terkait,” katanya disela Bimtek Pengelolaan Keuangan Banpol di gedung Bina Praja, kemarin.

LPJ yang sudah jadi dikirimkan ke BPK dengan difasilitasi Kesbangpolinmas. Kepala Kesbangpolinmas Demak, Taufik Rifai mengatakan, parpol yang belum menyerahkan LPJ banpol biasanya mengalami sejumlah kendala. Seperti, orang yang mengurus keuangannya menunggu pengurus inti, pengurus partai sibuk, orang yang bertugas menyusun LPJ enggan untuk segera menyelesaikan, terjadi pergantian pengurus ditengah jalan serta minimnya kemampuan SDM penyusun LPJ.

“Dalam membuat LPJ sebenarnya tidaklah sulit. Biasanya, hanya kesalahan seputar penempatan kategori saja. Sebab, formatnya sudah ada. Tanda tangan jangan discan atau difotokopi,” katanya. Bila terjadi pergantian pengurus, wajib dilampirkan SK pergantian pengurus dan penyampaian LPJ harus tepat waktu. “Sebab, itu menjadi syarat pencairan banpol tahap berikutnya,” tambah Taufik Rifai.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Doso Purnomo mengatakan, pemberian bantuan keuangan parpol yang mendapatkan kursi dalam pileg 2014 dituangkan dalam surat keputusan bupati nomor 9000/657/2014. Pemberian bantuan tersebut sesuai jumlah suara yang diraih dalam pileg dengan besaran nilai bantuan Rp 1.879 persuara. (hib/fth)