Bupati Banyumas Jadi Saksi

197
SUAP : Empat saksi kasus suap pengurusan perijinan pembangunan toko modern di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)
SUAP : Empat saksi kasus suap pengurusan perijinan pembangunan toko modern di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)
SUAP : Empat saksi kasus suap pengurusan perijinan pembangunan toko modern di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Sidang kasus suap dalam pengurusan perizinan pembangunan toko modern Indomaret tahun 2014 di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan terdakwa mantan Kepala Satpol PP Banyumas, Rusmiyati, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/2).

Dalam sidang tersebut, digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu Dosen Fakultas Hukum Unsoed, Dr Budiyono, Anggota DPRD Banyumas Lulin Wisnu Prajoko, Wakil Bupati Banyumas 2013/2018, Budi Setyawan, dan Bupati Banyumas 2013/2018, Ahmad Husen. Empat saksi tersebut diperiksa selama 2 jam secara bersama-sama, dari pukul 12.32-14.03.

Majelis hakim yang diketuai Sulistyono, menanyakan seputar Berita Acara Persidangan (BAP) yang pernah saksi berikan saat penyidikan di kejaksaan. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hasan dan Kuasa Hukum (KH) terdakwa, Sarjono Harjo saputro.

Saksi pertama, Dr Budiyono mengatakan, secara sistematis ia sudah lupa akan BAP tersebut namun ia menyebutkan intinya adanya dugaan suap dalam proses perinzinan toko modern. ”Keterkaitan saya, cuma diminta tolong oleh pihak Indomaret sebagai konsultan mengenai permasalahan perizinan Indomaret sekitar September 2014,” kata Budiyono menjawab pertanyaan hakim.

Sementara saksi kedua, Lulin Wisnu Prajoko mengatakan kejadian itu, ketika dirinya masih menjadi calon jadi DPRD Banyumas, ”Dulunya terdakwa datang menemui saya Juni 2014. Terdakwa diskusi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Banyumas tentang Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang Tata Cara Penataan Toko Modern dan Pasar Tradisional. Dalam diskusi itu belum mencapai solusi, saya tetap mematuhi Perda,” katanya dalam persidangan.

Untuk saksi ketiga, Budi Setyawan mengatakan, pada 2014 diperkirakan awal Mei atau Juni, Rusmiyati datang ke ruang kerja wakil bupati. ”Rusmiyati bersama Joko selaku Kuasa Hukum Indomaret, karena sudah terbiasa di ruang kerja menerima tamu, beliau saya persilakan. Waktu itu ada Pak Asep selaku pimpinan Indomaret, Rusmiati selaku Kasatpol PP. Saya juga menegaskan tidak ada win-win solution, kalau memang melanggar ya dibongkar,” jawab Budi kepada majelis hakim.

Dia juga mengatakan bahwa semua sudah ada aturan, Menurutnya, pembangunan Indomaret tersebut, jelas-jelas melanggar aturan Perda jadi jelas risikonya dibongkar. ”Sebelumnya sudah di ingatkan ke ibu Rusmiyati. Selain itu masyarakat juga banyak yang tidak setuju,” jawabnya

Sedangkan untuk saksi keempat, Ahmad Husen mengatakan kejadianya terjadi Juni 2013. Menurutnya di Banyumas hampir semua toko modern tersebut tidak ada izin, setelah itu pihaknya melakukan cek pada bagian penanaman modal. ”Setelah itu kami beri surat peringatan agar mereka mengurus izinnya atau ditutup. Setelah itu beri surat peringatan kedua akan ditutup sampai surat peringatan ke-3 juga tidak mau,” jawabnya

Dalam kasus ini, Rusmiyati didakwa bersama mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dwi Pindarto dan mantan Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Banyumas Djumeno Atmadji yang juga disidangkan dalam berkas terpisah telah menerima suap. Kasus ini juga menyeret perwakilan PT Indomarco Prismatama Cabang Cirebon, Asep Gunawan. Rusmiyati sendiri dijerat berlapis dakwaan primer melanggar Pasal 12 dan subsidair Pasal 11 serta dakwaan kedua Pasal 5 perundangan tindak pidana korupsi. (mg21/zal/ce1)