SEMARANG – Peraturan daerah (Perda) akan bisa diterapkan maksimal jika penegakan hukumnya kuat. Sanksi yang berat atas pelanggar Perda dianggap belum menjamin menimbulkan efek jera.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan sanksi berat yang diterapkan bagi pelanggar Perda belum akan maksimal jika penegakan hukumnya lemah. ”Meskipun sanksinya tidak begitu berat, jika Perda diterapkan secara tegas dan adil, akan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat,” ujarnya.

Politisi PPP ini menambahkan fungsi Perda di antaranya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Karenanya dia meminta aparat terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Perda untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. ”Menumbuhkan kesadaran masyarakat ini lebih penting daripada ada sanksi berat, namun tidak bisa diterapkan karena misalnya aparatnya bisa disuap dan berlaku tebang pilih,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan sanksi dalam sebuah Perda berbeda-beda tergantung Perda-nya. ”Ada yang sifatnya imbauan, ada yang tegas. Sanksi biasanya disesuaikan kearifan lokal,” katanya.

Menurut dia, Perda merupakan turunan dari aturan di atasnya. Karena itu, jika aturan di atasnya melarang, secara teknis juga dilarang dalam Perda. Agar bisa efektif, dia meminta ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang ikut mengatur sanksi akibat pelanggaran tersebut. ”Ini tentunya butuh pengawasan semua pihak. Kendala yang ada saat ini adalah Perda kurang tersosialisasi di masyarakat,” paparnya. (ric/ce1)