Ganjar: Salah kok Ditertibkan Tidak Mau

143
BESAR-BESARAN: Ratusan pengemudi truk membawa serta truk mereka saat aksi demo di depan Gubernuran dan sepanjang Jalan Pahlawan, Senin (23/2). Mereka memprotes penertiban pertambangan galian C dan pembatasan muatan. (Nurchamim/Radar Semarang)
BESAR-BESARAN: Ratusan pengemudi truk membawa serta truk mereka saat aksi demo di depan Gubernuran dan sepanjang Jalan Pahlawan, Senin (23/2). Mereka memprotes penertiban pertambangan galian C dan pembatasan muatan. (Nurchamim/Radar Semarang)
BESAR-BESARAN: Ratusan pengemudi truk membawa serta truk mereka saat aksi demo di depan Gubernuran dan sepanjang Jalan Pahlawan, Senin (23/2). Mereka memprotes penertiban pertambangan galian C dan pembatasan muatan. (Nurchamim/Radar Semarang)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengisyaratkan akan tetap tegas menindak usaha penambangan galian C ilegal. Sebab penambangan galian C banyak yang tidak mempedulikan lingkungan, bahkan merusak jalur evakuasi bencana.

Ganjar menceritakan, saat didemo ratusan sopir truk, dirinya lantas mengajak mereka berdialog. Dari dialog tersebut, para pengemudi truk galian C sebenarnya menyadari tindakan yang mereka lakukan salah. ”Saya tanya, Anda salah tidak menggali galian C tidak ada izinnya, mereka bilang salah. Ya sudah, salah kok ditertibkan tidak mau,” ujarnya dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa, Selasa (24/2).

Dia mengingatkan, pihaknya juga banyak diprotes warga terkait keberadaan tambang galian C. Bahkan truk-truk galian C juga banyak beroperasi di jalur evakuasi letusan Gunung Merapi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan warga harus dievakuasi. Meski begitu, mereka mengaku melakukannya karena alasan ekonomi. ”Mereka bilang butuh makan, oke saya carikan, tapi mau ya diatur dulu,” paparnya.

Gubernur juga menyoroti banyaknya truk yang mengangkut muatan dengan tonase jauh melebihi batas. Bahkan sebagian besar pengemudi truk berkali-kali melanggar meskipun sudah ditertibkan. ”Ini kan mau tertib saja berat. Maka negara harus turun menertibkan,” imbuhnya.
Ke depan dia berkeinginan menyiapkan manajemen logistik yang efisien dengan memindahkan angkutan barang ke kereta api (KA).

Terkait galian C lanjutnya, Dinas ESDM Jateng sudah memetakan semua penambangan yang ilegal. Permasalahan tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan koordinasi dan supervisi (Korsup) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam di Solo.
Sementara itu, salah satu isi tuntutan dari aksi demontrasi yang dilakukan sejumlah pengemudi dan pelaku jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah, Senin (23/2) lalu adalah perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jembatan Timbang.

Meski Gubernur Jawa Tengah menyatakan siap mengubah dengan syarat ada pertimbangan rasional dan menyangkut segala aspek, namun hal itu tidak dapat serta-merta dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena ia harus melibatkan badan pembuat Perda. Dalam hal ini adalah anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan, perubahan atau revisi Perda itu sangat dimungkinkan. Apalagi saat ini ada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. ”Sehingga ada celah untuk melakukan peninjauan,” terangnya.

Namun, untuk melakukan peninjauan atas Perda yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas itu tidaklah mudah. Selain ada sinergitasnya dengan perda-perda lain, dalam sejarah kelahirannya juga sangat panjang karena mempertimbangkan banyak pihak terkait keselamatan sisi ekonomi, teknis, dan juga keselamatan lalu lintas. ”Oleh karenanya jika memang kemudian dilakukan revisi maka harus didorong ke arah segi pendekatan ekonomi,” imbuh Hadi.

Pendekatan ekonomi yang dimaksud, lanjut Hadi, adalah jika memang yang dikeluhkan adalah terkait harga pasar maka dapat didekati dengan dikeluarkannya peraturan gubernur tentang standar harga yang telah disesuaikan. Jika kemudian belum sampai titik kulminasi tertinggi, maka beberapa yang ditawarkan bisa diterima masyarakat. ”Namun harus dilihat seberapa urgensinya. Sebab, sebagian masyarakat justru mendukung implementasi dari Perda ini,” terangnya. (fai/ric/ce1)