Tuntutan API Dinilai Tak Masuk Akal

154

SEMARANG – DPRD Jateng menilai tuntutan Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng agar diberi kelonggaran kelebihan muatan sampai 75 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) tidak masuk akal. Sebab, jika kelonggaran itu disetujui justru akan merugikan sopir sendiri. Karena dengan muatan berlebih, akan membahayakan pengemudi di jalan.

”Padahal sudah diberi kebijakan sampai 25 persen. Kalau minta 75 persen jelas akan merugikan sopir sendiri,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainurrichadl. Ia menambahkan, banyak kecelakaan di jalan akibat muatan kendaraan yang berlebihan. Dicontohkan dari arah Secang, Magelang-Bawen, Semarang banyak kecelakaan akibat rem blong, patah as dan sebagainya. ”Dan semua itu disebabkan karena muatan yang berlebihan. Mestinya para sopir juga paham tentang keadaan itu,” tambahnya.

Politisi PPP ini tidak ingin hanya menyalahkan para sopir saja. Dalam hal ini, pemilik kendaraan atau pengusaha bisa saja justru yang menginginkan kebijakan tersebut. Sebab, dengan muatan yang berlebih, jelas akan menghemat biaya dan bisa membawa muatan yang lebih banyak. ”Sopir dan pengusaha harus mengerti peraturan tersebut. Adanya peraturan juga untuk kebaikan bersama. Kalau ada kecelakaan, lalu siapa yang mau disalahkan,” tambahnya.

Dewan menilai peraturan tonase sudah sesuai dengan perda, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jembatan Timbang, yang mengatur kelebihan muatan truk ditoleransi sampai 0-25 persen. ”Aturan itu kan sudah jelas. Jangan melanggar di atasnya, dan jangan melanggar kepentingan umum,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus.

Kebijakan pemberlakuan larangan angkutan barang yang muatannya melebihi 25 persen dari JBI di Jawa Tengah diberlakukan sejak 29 September. Bahkan kebijakan ini sudah disepakati sebanyak 10 provinsi. Yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kesepakatan ini diperkuat dengan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor: A.J.004/1/9/DRJD/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Penindakan Pelanggaran Muatan Lebih Angkutan Barang di Jembatan Timbang (JT). ”Kebijakan itu kan sudah ada kajian yang pasti. Jadi mestinya harus ditaati,” tambahnya. (fth/ric/ce1)