Sanksi Perda Kurang Tegas

149

SEMARANG – Sejumlah peraturan daerah (Perda) yang disusun DPRD dianggap tidak mampu memberikan efek jera karena ancaman hukumannya ringan. Sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar Perda lebih banyak berupa teguran. Sanksi yang tegas berupa ancaman pidana harus diberikan agar penerapan Perda bisa lebih menggigit.

Koordinator Penyelesaian Informasi, Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir mengatakan anggota dewan kabupaten/ kota maupun provinsi harus bisa menjadi mitra kerja KI tatkala menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi pembentukan Perda misalnya, dewan harus transparan, tidak boleh ada pasal-pasal maupun ayat ”siluman” yang merugikan rakyat kecil dan berpihak pada penguasa.

Dia mencontohkan pernah dicurhati satpol PP di suatu kabupaten yang tidak bisa menjalankan penegakan Perda secara efektif saat menjatuhkan sanksi kepada pengusaha karaoke yang melangggar jam operasional. Bentuk sanksinya hanya teguran tertulis pertama dan kedua sehingga mereka tidak kapok ketika mengulangi lagi kesalahan. ”Sementara masyarakat mendesak sanksi yang lebih tegas, setidaknya penutupan sementara sampai pencabutan izin atau sanksi pidana, biar ada kepastian hukum dan satpol PP tidak dibenturkan dengan masyarakat,” ungkap Zainal.

Dia menambahkan kalau saja klausul sanksi pidana atau denda dicantumkan pasti akan patuh. Sebab UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengamanatkan Perda bisa mencantumkan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Jadi untuk lebih efektif dan efisien dalam penegakan Perda jangan hanya teguran tertulis saja. ”Di sini dewan diuji apakah kebijakan dalam pembuatan Perda akuntabel apa tidak, kalau akuntabel berarti menjalankan UU KIP,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan sanksi dalam sebuah Perda berbeda-beda tergantung Perdanya. “Ada yang sifatnya imbauan, ada yang tegas. Sanksi biasanya disesuaikan kearifan lokal,” katanya.

Menurut dia, Perda merupakan turunan aturan di atasnya. Karena itu jika aturan di atasnya melarang, secara teknis juga dilarang dalam Perda. Agar bisa efektif, dia meminta ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang ikut mengatur sanksi akibat pelanggaran tersebut. ”Ini tentunya butuh pengawasan semua pihak. Kendala yang ada saat ini adalah Perda kurang tersosialisasi,” jelasnya. (ric/ce1)