Ratusan Truk Blokade Gubernuran

103
MACET TOTAL: Ratusan truk memblokade Jalan Pahlawan dan kawasan Simpang Lima Semarang kemarin. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

MACET TOTAL: Ratusan truk memblokade Jalan Pahlawan dan kawasan Simpang Lima Semarang kemarin. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
MACET TOTAL: Ratusan truk memblokade Jalan Pahlawan dan kawasan Simpang Lima Semarang kemarin. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Ratusan pengemudi dan pelaku jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah, Senin (23/2) kemarin, menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang. Mereka berasal dari sedikitnya 14 kota/kabupaten di Jateng. Yakni, Magelang, Klaten, Temanggung, Salatiga, Demak, Jepara, Purworejo, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Kendal serta Kota dan Kabupaten Semarang. Akibatnya, Jalan Pahlawan dan kawasan Simpang Lima macet total, dan ditutup untuk pengendara lain.

Kedatangan awak truk pasir dan galian C lainnya ini untuk menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan DPRD Jateng mengabulkan tiga tuntutan mereka yang dinamakan Tritura atau tiga tuntutan API Jateng. Yakni, menolak JBI (Jumlah Berat Diizinkan) Jembatan Timbang sebesar nol persen dan memberlakukan toleransi 75 persen, mempermudah izin galian C, serta mengembalikan seluruh armada dan alat berat yang disita pemerintah tanpa syarat

Koordinator Umum API Jateng, Suroso, menilai kebijakan Gubernur Jateng yang memberlakukan kembali jembatan timbang bak lonceng kematian bagi para sopir truk dan keluarganya. Apalagi memberlakukan JBI nol persen dan memberikan sanksi denda ratusan ribu rupiah kepada pengemudi yang kedapatan membawa muatan lebih di jembatan timbang.

”Gubernur tidak hanya membunuh pengemudi, tetapi juga telah menutup sumber-sumber pekerjaan para pengemudi, yakni galian C dan menyita armada serta alat berat secara membabi buta,” katanya disertai suara riuh dukungan awak truk lainnya.

Dikatakan, penyebab dari kerusakan jalan justru lebih banyak akibat konstruksi yang tidak memenuhi standar. Mulai dari kepadatan tanah, beton maupun aspal, serta akibat sistem pengendalian air (drainase) yang mencapai 44 persen. Sedangkan akibat kelebihan muatan hanya 12 persen.

”Kami akui secara jantan bahwa kami membawa muatan melebihi JBI, namun dari 12 persen angka itu, kami para pengemudi kecil hanya memberikan kontribusi 10 persen saja. Karena ada sekitar lima perusahaan yang kerap melanggar kelebihan muatan. Yakni, PT Siba Surya, PT Sun, PT Hasil Mandiri, PT Adil Jaya, dan PT Sukses Putra,” terang Suroso mengutip penelitian dan pendapat dari para pakar.

Setelah hampir tiga jam menyuarakan aspirasinya di depan gerbang kantor Gubernur dan DPRD Jateng, massa mulai marah karena tak kunjung mendapat tanggapan. Kata-kata harapan yang sebelumnya dilontarkan berubah menjadi cacian dan makian. Bahkan keadaan mulai tidak terkendali ketika beberapa awak truk mulai mencoba membuka paksa pintu gerbang yang menghalangi. Beruntung, aparat keamanaan yang telah siap siaga sebelum massa datang berhasil mengantisipasi.

Tak selang berapa lama, Gubernur Ganjar meminta perwakilan dari massa untuk menemuinya. Sebanyak 10 perwakilan awak truk kemudian naik menuju ruang rapat lantai II kantor Gubernur Jateng. Setelah mereka menyampaikan aspirasinya, Ganjar pun angkat bicara.

”Saya tidak melarang kalian melakukan demo, karena ini merupakan negara demokrasi. Meski begitu, mari kita cari solusi bersama-sama dengan pikiran dingin. Jangan dikira saya tidak memikirkan kalian,” ungkapnya.

Kepada perwakilan tersebut, Ganjar menjelaskan akan tetap melakukan penertiban jika menyangkut kepentingan orang banyak. Terlebih lagi lokasi galian C itu merupakan kawasan konservasi. Meski begitu, ia akan berusaha untuk menunjukkan tempat-tempat penambangan yang legal dan tidak ada yang dirugikan.

”Kami sedang memetakan titik-titik mana yang boleh melakukan penambangan serta bagaimana cara mengangkut yang benar,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Ganjar meminta untuk membuat tim yang terdiri atas para penambang, pengusaha, sopir dan juga tim ahli. Nantinya akan dipertemukan dengan tim pemprov guna merumuskan kebijakan yang pas dan sesuai. ”Kapan? Satu minggu atau besok kami juga siap,” tantang Ganjar yang akhirnya disepakati pada Rabu (25/2) besok.

Ganjar mengaku siap melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang beban maksimal yang diizinkan. Namun syaratnya harus ada pertimbangan rasional dan menyangkut segala aspek.

”Saya tidak akan ragu mengubah peraturan jika memang itu diperlukan. Kalau misalnya ada ahli dan orang berkompeten lainnya yang mengatakan toleransi tonase, saya siap me-review,” tandas Ganjar.

Setelah kurang lebih satu jam melakukan audiensi, Ganjar kemudian menemui ratusan pendemo yang tengah menunggu keputusan. Setelah dijelaskan hasil kesepakatan bersama dengan perwakilan massa, mereka berangsur-angsur meninggalkan lokasi. Jalanan yang sebelumnya lumpuh total kembali pulih beberapa saat kemudian.

Dobrak Mapolda
Selain di kantor gubernuran, kemarin puluhan sopir truk mengamuk dan beraksi brutal di Jalan Veteran Semarang. Mereka terbakar emosi gara-gara spion truk milik salah satu pendemo dipecah oleh oknum polisi. Bahkan sang oknum polisi itu lari terbirit-birit saat puluhan sopir truk berlarian mengejarnya.

Untung saja, anggota polisi tersebut berhasil lolos. Jika tidak, anggota polisi tersebut nyaris dimassa oleh para sopir truk yang geram. Melampiaskan kekesalannya, para sopir truk sempat mendobrak dan memukuli gerbang belakang Mapolda Jateng, menggunakan kayu.

”Pelakunya anggota polisi, pakai seragam. Dia memukul spion sampai pecah,” kata salah seorang sopir, Kadin, di depan Mapolda Jateng, Senin (23/2).

Dikatakannya, para sopir mengaku jengkel. Pasalnya, para sopir turun ke jalan telah melakukan aksi damai dan tidak membuat rusuh.

”Tapi polisi itu malah memecah kaca spion. Kalau sudah begini, siapa yang mau ganti? Bilangnya tidak boleh rusuh, tapi dia (anggota polisi, Red) sendiri malah bikin rusuh,” ujarnya berapi-api. ”Kami jelas tidak terima. Polisi emang seenaknya saja, siapa yang mau tanggung jawab?” tambahnya.

Sebagai bentuk rasa setia kawan, puluhan sopir yang lain membela dan berlarian mengejar anggota polisi tersebut. Namun anggota polisi itu berhasil diselamatkan. Akibatnya, mereka melampiaskan kemarahannya dengan berusaha mendobrak pintu gerbang belakang Mapolda Jateng.

Puluhan anggota Provost pun dengan cepat menutup gerbang yang terbuat dari besi itu. Hal itu untuk menghindari massa mengamuk dan merangsek masuk ke Mapolda Jateng. Mereka hanya dibiarkan teriak-teriak sepuasnya sembari memukul, menendang, dan mendobrak pintu gerbang sembari memaki-maki polisi.

”Kalau mau rusuh, kami juga bisa rusuh Pak. Polisi kok justru merusak,” teriak salah seorang sopir dari luar pagar.

Dua truk yang spionnya pecah itu sempat diparkir melintang menutup Jalan Veteran. Sehingga arus lalu lintas di jalur tersebut macet. Namun setelah melalui proses negosiasi cukup alot, akhirnya mereka mau memindahkan truk tersebut ke Jalan Pahlawan.

Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Pungky Bhuana Santoso mengatakan, pihaknya kemarin terus memantau aksi ratusan truk yang mengepung gubernuran. ”Yang aksi orangnya, truknya tetap kami tata supaya tetap kondusif,” kata Pungky.

Pihaknya tetap menghargai aspirasi para sopir truk tersebut. Namun berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, adalah tanggung jawabnya. ”Kami telah menyiapkan lahan parkir yakni di Taman KB, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, dan Mugas. Semua truk kami tata agar semuanya tetap kondusif,” ujarnya.

Memang hampir semua titik menuju pusat kota berjejal ratusan truk yang datang dari berbagai penjuru wilayah di Jateng. ”Sedikit tersendat, tapi tetap bisa berjalan,” katanya.

Pihaknya sejak pagi telah di-back up oleh Polda Jateng, sedikitnya ada 100 anggota Satlantas telah turun mengatasi kemacetan di Kota Semarang. ”Bisa kami atasi, semua tetap kondusif,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, pihaknya saat ini sedang menginventarisasi data pemohon izin usaha pertambangan (IUP). Selanjutnya akan dilihat kondisi di lapangan untuk menentukan titik-titik penambangan yang diperbolehkan.

”Kalau sudah sesuai tata ruang, akan kita proses untuk rekomendasi. Nanti ada proses pentahapan di mana potensi yang bisa kita berikan,” ujarnya.

Pemetaan tersebut akan dilakukan bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah kabupaten/kota.

”Nantinya akan disediakan peta, daerah mana yang diperkenankan untuk usaha tambang dengan berdasarkan tata ruang. Juga mana yang boleh untuk penambangan manual dan mana yang mekanik,” paparnya. (fai/amu/ric/aro/ce1)

Silakan beri komentar.