Kasus Banpol 2003, Tohirin Tolak Dakwaan

178
SERIUS : H Tohirin tersangka kasus dugaan pemalsuan data untuk mencairkan dana bantuan partai (Banpol) mendengarkan dakwaan dalam sidang di PN Pekalongan, Senin (23/2) kemarin. (LUTFI HANAFI/RADAR SEMARANG)
SERIUS : H Tohirin tersangka kasus dugaan pemalsuan data untuk mencairkan dana bantuan partai (Banpol) mendengarkan dakwaan dalam sidang di PN Pekalongan, Senin (23/2) kemarin. (LUTFI HANAFI/RADAR SEMARANG)
SERIUS : H Tohirin tersangka kasus dugaan pemalsuan data untuk mencairkan dana bantuan partai (Banpol) mendengarkan dakwaan dalam sidang di PN Pekalongan, Senin (23/2) kemarin. (LUTFI HANAFI/RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pekalongan, H Tohirin menolak seluruh dakwaan atas dirinya dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Senin (23/2) kemarin. Yakni atas kasus yang menjeratnya menjadi tersangka dugaan pemalsuan data untuk mencairkan dana bantuan partai (Banpol) sebesar Rp 25 juta.

Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Akhmad Rosidin tersebut, selain mendatangkan tersangka utama, juga dua pengurus yang turut terseret kasus Banpol 2013. Yaitu Nurhayati, Bendahara Partai dan Rohmat, operator atau wakil sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wahyu Heri Purnama bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah memalsukan data, agar bisa mencairkan dana bantuan Banpol sebesar Rp 25.735.000 di bank. Padahal data yang diajukan ke bank, seharusnya ada tanda tangan sekretaris partai dan diketahui pengurus lainnya. Untuk itu, para tersangka dikenai Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat, Pasal 374 mengenai penggelapan dalam jabatan dan Pasal 220 mengenai laporan palsu.

Setelah pembacaan dakwaan, hakim mempersilahkan terdakwa berkonsultasi dengan pengacaranya, Arif SH. Karena itulah, terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan dan meminta waktu 1 minggu. Pasca sidang, Tohirin menegaskan bahwa dirinya menolak semua tuduhan tersebut.

“Terkait laporan palsu, saya tegaskan tidak melakukannya. Karena saya memang kehilangan barang, tidak membuat laporan palsu. Tentang tanda tangan yang discan, hal tersebut wajar dalam partai untuk mempersingkat administrasi. Dan masalah administrasi lain juga sudah dilakukan semestinya,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan lagi bahwa dana yang dicairkan, semuanya untuk kepentingan partai bukan pribadi. “Bahkan saya kira dalam mengelola sebuah partai, kebutuhannya bisa lebih besar sampai ratusan juta rupiah. Kalau hanya Rp 25 juta, sangat kurang. Saya sangat sedih dituduh seperti ini,” terang dia.

Namun pihaknya juga berjanji akan tertib hukum dengan mengikuti sidang sampai selesai. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya secara moral dan partai, serta menjaga nama baik pimpinannya Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, di tengah strategi pemenangan Capres Prabowo Subianto, sebagian pengurus DPC Gerindra Kabupaten Pekalongan justru melaporkan ketua partainya dengan tuduhan dugaan pemalsuan data dan penyelewengan dana partai dari APBD.
Mereka yang melapor di antaranya, Kurdimanto; Supardi; Dewan Penasehat Parta, Muh Warlam; Sekretaris Partai, Rahmanto; Bendahara Partai, Hj Aisyiah; dan beberapa perwakilan dari pengurus kecamatan.

Pada kesempatan itu, Rahmanto menegaskan bahwa harusnya dana partai yang dikucurkan dari APBD setiap tahun sebesar Rp 25 juta masuk ke rekening partai. Namun kejanggalan pada pencairan dana tahun 2013, tidak ada tanda tangan. Selain itu, penggunaan dana dinilai tidak transparan.

Mestinya, sesuai dengan aturan, syarat pencairan dana dalam buku rekening partai harus dibubuhi tanda tangan ketua dan sekretaris. Namun pencairan tahun 2013 ini muncul adanya surat laporan kehilangan rekening dari kepolisian. “Bahkan foto copi dan tanda tangan saya dicatut,” kata Rahmanto. (han/ida)